Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan keterlibatan pakar dan praktisi dalam perumusan kebijakan strategis.

"Kebijakan yang strategis, responsif, dan fleksibel terhadap dinamika di lapangan tidak terlepas dari kualitas produk kebijakan tersebut yang dimulai dari proses perumusannya sampai dengan implementasinya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, menurut Fatah, pelibatan para pemangku kepentingan, termasuk para pakar dan praktisi yang berpengalaman dapat menjadi salah satu strategi perumusan produk kebijakan yang berkualitas.

"Pemangku jabatan fungsional ahli utama di Kementerian PUPR merupakan kelompok jabatan yang mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu pada level paling tinggi. Sehingga keahlian dan pengalaman yang dimiliki para jabatan fungsional (jafung) ahli utama tersebut seharusnya dapat menjadi input serta untuk mentoring dalam proses penyusunan produk kebijakan yang berkualitas di Kementerian PUPR," katanya.

Baca juga: Dirjen PUPR: Pembangunan rumah jabatan menteri di IKN siap dimulai

Saat ini di Kementerian PUPR terdapat 60 pemangku jabatan fungsional ahli utama di Kementerian PUPR dengan berbagai latar belakang keahlian.

"Ide, gagasan, dan insight dari para jafung ahli utama tersebut tentunya menjadi potensi besar bagi Kementerian PUPR dalam menjawab berbagai permasalahan ataupun isu-isu strategis di lapangan yang saat ini semakin dinamis," ujar Fatah.

Dia berharap adanya peningkatan kualitas produk kebijakan di Kementerian PUPR yang semakin siap, adaptif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang.

"Kegiatan ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menjaring isu-isu strategis sekaligus ide dan gagasan dari para jafung ahli utama sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Saya berharap hasil dari kegiatan ini akan dapat semakin menguatkan peran dan keterlibatan para jafung ahli utama dalam penyiapan produk kebijakan di Kementerian PUPR," katanya.

Baca juga: BPJT PUPR: Uji coba transisi sistem tol MLFF di Bali pada 1 Juni 2023