Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Ujang Komarudin mengapresiasi pernyataan dan sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan edukasi kepada para kontestan Pemilu 2024 untuk menghentikan ujaran kebencian dan politik uang.

“Ada pesan spesial dari Jokowi karena selama ini yang dipertentangkan itu pertarungan menebar hoaks, kebencian, fitnah, dan hal-hal negatif lain,” kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu menyatakan semestinya yang dimunculkan adalah adu ide, adu gagasan, visi, misi, dan program. Tetapi fakta yang berkembang belum pada level tersebut, belum mengarah pada pertarungan ide, dan gagasan, namun masih pertarungan kebencian dan saling serang satu sama lain.

Menurut Ujang, ancaman politik kebencian akan terjadi pada Pemilu 2024 apabila seruan Presiden Jokowi tidak ditindaklanjuti KPU dan para elite politik untuk mengedukasi para kontestan politik.

“Ini akan merambah pada Pilpres 2024. Oleh karena itu seruan Presiden, saya rasa bukan hanya simbol tetapi pernyataan yang harus kita cerna dengan dalam bahwa suara kebencian dan saling serang pada Pilpres 2024 akan semakin terstruktur, sistematis, dan masif,” katanya.

Baca juga: Pengamat: Indonesia butuh oposisi tangguh ciptakan pemerintahan kuat
Baca juga: Pengamat: Pidato kenegaraan Jokowi tunjukkan sikap kenegarawanan

Ia meminta seluruh pihak bergandengan menjaga proses demokrasi Indonesia agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang menghasilkan pemimpin mempunyai ide dan gagasan membangun bangsa ke depan.

“Semua pihak menjaga proses demokrasi, menunjukkan politik yang berkesan santunan, bertarung dengan ide, dan gagasan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara,” pesannya.

Dia mengungkapkan yang menjadi ketakutan semua pihak adalah penggiringan opini negatif dari para elite politik dan langsung disambut masyarakat (pendukung). Jika hal itu terjadi, maka sudah dipastikan Pemilu dan Pilpres 2024 akan terjadi pembelahan antarmasyarakat.

Ujang menyarankan ada semacam kesadaran di tingkat elite agar para elite berjiwa negarawan. Artinya, boleh saling berlawanan dalam kontestasi, tetapi mengutamakan kepentingan bangsa.

“Boleh bertarung, boleh berbeda, dan boleh bersaing dalam pilpres tetapi di saat yang sama jangan saling munafik, kepentingannya untuk bangsa, dan negara, bukan kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan,” jelasnya.