Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah merancang berbagai kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif, termasuk mengajak seluruh pihak swasta berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan membantu mengerek kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melanjutkan vaksinasi booster, dan meneruskan reformasi struktural.

“Pada tahun 2023, Indonesia juga akan menindaklanjuti berbagai komitmen pendanaan bagi transisi energi dan proyek infrastruktur yang merupakan hasil dari KTT G20 Indonesia,” kata Airlangga dalam US-Indonesia Investment Summit 2022 sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa.

Komitmen pendanaan bagi transisi energi yang dimaksud yakni Just Energy Transition Partnership (JETP), Asia Zero Emission Community (AZEC), dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).

“Indonesia sangat berterima kasih kepada Amerika Serikat dan negara-negara G7 lainnya yang telah mempercayakan Indonesia untuk menerima pendanaan dari beberapa kerja sama tersebut,” kata Menko Airlangga.

Di samping itu, pengembangan industri hilir komoditas unggulan juga akan dilakukan karena diyakini mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekspor, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta membuka banyak lapangan pekerjaan.

Adapun sepanjang 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi mencapai 5,2 persen dan naik menjadi 5,3 persen pada 2023.

Nilai ini optimis dapat diraih karena inflasi telah turun ke level 5,42 persen secara tahunan pada November 2022 dan Purchasing Managers’ Indeks yang masih ekspansif di level 50,3.

Airlangga menambahkan, Indonesia telah terbukti menjadi negara yang mampu bertahan dari krisis dengan tetap menjamin ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas politik.

Indonesia juga telah mengembangkan infrastruktur ekosistem digital sebagai salah satu engine of growth dalam waktu dekat.

“Saya menyambut setiap investasi dan kerja sama lebih lanjut dengan AS di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan terus mendorong kepastian hukum dan meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi di dalam negeri,” pungkas Airlangga.

Baca juga: Kementerian Investasi: "mindset" tantangan perbaiki iklim investasi

Baca juga: BKPM awasi pengaruh geopolitik global terhadap aliran investasi 2023