Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah (pemda) mengantisipasi penurunan kinerja manufaktur, terutama sektor padat karya dalam beberapa waktu mendatang.

Menurut dia, kemungkinan ke depan akan terjadi penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang mana beberapa negara sudah mengalaminya sehingga saat ini angka PMI-nya lebih rendah dibandingkan Indonesia.

“Ini catatan bagi gubernur, bupati, dan walikota, untuk mengantisipasi penurunan di 11 sektor (manufaktur), terutama di sektor padat karya,” kata Menko Airlangga dalam Rakornas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Adapun PMI manufaktur Indonesia tercatat 50,3 pada November 2022 atau menurun dari sebelumnya sebesar 51,80 pada Oktober 2022. Angka tersebut berada dekat dengan garis batas level ekspansif yang sebesar 50,00.

Baca juga: Sri Mulyani: Waspadai penurunan PMI Manufaktur Indonesia

“Kami monitor sebelas sektor mengalami kontraksi dan juga penurunan, terutama penurunan untuk sektor yang manufaktur,” kata Menko Airlangga.

Meskipun Indonesia masih akan terbantu dari kinerja ekspor, pihaknya tetap meminta semua pihak mengawal dan mengawasi kinerja manufaktur nasional.

“Memang kita terbantu di sisi ekspor, namun ini (PMI manufaktur) tetap kita jaga,” kata Menko Airlangga.

Adapun PMI manufaktur beberapa negara ASEAN juga mengalami penurunan pada bulan lalu, diantaranya Vietnam (50,6 turun ke 47,4), Malaysia (48,7 turun ke 47,9), dan Myanmar (45.7 turun ke 44,6).

Baca juga: Gubernur BI serukan sinergi hadapi gejolak ekonomi tahun depan

Selain itu PMI manufaktur beberapa negara maju di Asia juga mengalami penurunan pada bulan lalu, diantaranya Jepang (50,7 turun ke 49,0), serta China dan Korea Selatan yang menunjukkan kontraksi di angka 49,4 dan 49.

Dalam kesempatan ini ia mengapresiasi pemda, meliputi gubernur, bupati, dan walikota, yang berhasil mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah dengan upaya yang konkret, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

“Kami mengapresiasi TP2DD dan tim yang sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 kita menargetkan 65 persen pemda masuk kategori digital,” kata Menko Airlangga.

Baca juga: BI: Percepatan digitalisasi tingkatkan penerimaan daerah
Baca juga: Menperin: Industri manufaktur sumbang 0,99 persen pertumbuhan ekonomi