Mendagri apresiasi Kepri yang berhasil tekan inflasi di bawah nasional
5 Desember 2022 23:01 WIB
Arsip Mendagri Tito Karnavian didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad diwawancarai awak media ketika berkunjung ke PT BAI di Kabupaten Bintan pada awal tahun 2021. ANTARA/ Ogen
Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berhasil menekan angka inflasi pada November 2022 di bawah angka inflasi nasional.
"Dari data BPS, inflasi Kepri secara year on year sebesar 5,26 persen, berada di bawah inflasi nasional bulan November 2022 yang secara year on year tercatat sebesar 5,42 persen," kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Jakarta, Senin.
Inflasi Kepri di bulan November 2022 yang sebesar 5,26 persen, kata Tito, menempati urutan terendah ketujuh dari seluruh provinsi di Indonesia.
Sementara untuk provinsi di pulau Sumatera, Kepri menempati urutan kedua inflasi terendah setelah Provinsi Sumatera Utara yang angka inflasinya 5,03 persen.
"Kita lihat dari 34 provinsi, hanya 11 yang di bawah 5,42 persen. Ini tolong bisa menjadi atensi kita bersama," ujarnya.
Tito menyebut memang tidak mudah untuk mengendalikan inflasi. Dengan angka inflasi 5,42 persen, Indonesia menjadi negara kedua inflasi terendah setelah Jepang sebesar 3,7 persen untuk negara-negara G20.
Pengendalian inflasi di Indonesia yang masih relatif stabil, menurutnya, berkat koordinasi kerja yang sangat baik dari Tim Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat (TPIP) bersama Tim Pengendalian Inflasi Tingkat Daerah (TPID)
"Seperti kami sampaikan bahwa angka nasional inflasi itu adalah agregat dari kerja pusat dan kerja seluruh pemerintah daerah, maka itu Bapak Presiden Jokowi ingin agar penanganan inflasi ini ditangani seperti pandemi, tiap minggu dievaluasi sehingga kita semua tetap sadar," ungkapnya.
Berdasarkan dari rilis BPS Kepri, inflasi yang terjadi di daerah itu karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,89 persen.
Lalu, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,12 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,05 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 5,26 persen, kelompok kesehatan naik sebesar 0,16 persen.
Selanjutnya kelompok transportasi naik sebesar 17,46 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 2,38 persen, kelompok pendidikan naik sebesar 2,77 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 5,34 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 5,63 persen.
Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan sebesar 0,37 persen.
Baca juga: BP Batam sambut investasi dari Malaysia senilai Rp350 miliar
Baca juga: Ketua MA berharap mahasiswa Kepri memahami e-Berpadu
Baca juga: Sepeda motor listrik mulai mengaspal di Kepri
"Dari data BPS, inflasi Kepri secara year on year sebesar 5,26 persen, berada di bawah inflasi nasional bulan November 2022 yang secara year on year tercatat sebesar 5,42 persen," kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Jakarta, Senin.
Inflasi Kepri di bulan November 2022 yang sebesar 5,26 persen, kata Tito, menempati urutan terendah ketujuh dari seluruh provinsi di Indonesia.
Sementara untuk provinsi di pulau Sumatera, Kepri menempati urutan kedua inflasi terendah setelah Provinsi Sumatera Utara yang angka inflasinya 5,03 persen.
"Kita lihat dari 34 provinsi, hanya 11 yang di bawah 5,42 persen. Ini tolong bisa menjadi atensi kita bersama," ujarnya.
Tito menyebut memang tidak mudah untuk mengendalikan inflasi. Dengan angka inflasi 5,42 persen, Indonesia menjadi negara kedua inflasi terendah setelah Jepang sebesar 3,7 persen untuk negara-negara G20.
Pengendalian inflasi di Indonesia yang masih relatif stabil, menurutnya, berkat koordinasi kerja yang sangat baik dari Tim Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat (TPIP) bersama Tim Pengendalian Inflasi Tingkat Daerah (TPID)
"Seperti kami sampaikan bahwa angka nasional inflasi itu adalah agregat dari kerja pusat dan kerja seluruh pemerintah daerah, maka itu Bapak Presiden Jokowi ingin agar penanganan inflasi ini ditangani seperti pandemi, tiap minggu dievaluasi sehingga kita semua tetap sadar," ungkapnya.
Berdasarkan dari rilis BPS Kepri, inflasi yang terjadi di daerah itu karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,89 persen.
Lalu, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,12 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,05 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 5,26 persen, kelompok kesehatan naik sebesar 0,16 persen.
Selanjutnya kelompok transportasi naik sebesar 17,46 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 2,38 persen, kelompok pendidikan naik sebesar 2,77 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 5,34 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 5,63 persen.
Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan sebesar 0,37 persen.
Baca juga: BP Batam sambut investasi dari Malaysia senilai Rp350 miliar
Baca juga: Ketua MA berharap mahasiswa Kepri memahami e-Berpadu
Baca juga: Sepeda motor listrik mulai mengaspal di Kepri
Pewarta: Ogen
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2022
Tags: