Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memaparkan sejumlah program prioritas dalam menjalankan instruksi atau arahan Presiden dan Wakil Presiden.

"Pertama, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, berdampak pada jutaan ASN," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa di Jakarta, Senin.

Tiga arahan Presiden dan Wakil Presiden kepada kementerian tersebut ialah birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, reformasi birokrasi yang bukan sekadar tumpukan kertas dan terakhir birokrasi yang lincah dan cepat.

Kedua, dalam mengimplementasikan arahan kepala negara, Kemenpan-RB melakukan penerapan reformasi birokrasi tematik pada empat kluster prioritas.

Berikutnya, kata Menpan-RB ialah transformasi profesionalisme ASN berbasis digital yang meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional dan penataan honorer.

Baca juga: Mahfud usulkan ASN Mahkamah Agung dikelola Kementerian PAN-RB

Baca juga: Kemenpan RB upayakan pemindahan ASN ke IKN tak ada paksaan

Keempat akselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh wilayah Tanah Air, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN Nusantara dan daerah otonom baru (DOB) Papua.

Terakhir, untuk mewujudkan tiga arahan Presiden dan Wakil Presiden, Kemenpan-RB melakukan transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik.

Pada kesempatan itu, Azwar Anas menyinggung perkembangan ekonomi Indonesia yang dinilai tumbuh di tengah goncangan ekonomi dunia. Bahkan, kinerja perekonomian Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.

Perekonomian di Tanah Air mampu tumbuh dengan kuat, tingkat inflasi yang rendah, rasio utang yang rendah, indeks saham positif, dan nilai tukar yang stabil, kata dia.

Baca juga: Kemenpan RB-4 instansi tanda tangani keputusan kawal netralitas ASN

Kemudian, untuk menuju empat besar ekonomi dunia pada tahun 2025, Indonesia butuh melakukan empat poin penting. Pertama, birokrasi profesional, reformasi birokrasi berdampak dan pelayanan publik yang unggul (ekselen).

Di hadapan pemimpin media massa, Menpan-RB juga menjelaskan atau memaparkan empat poin penting penerapan reformasi birokrasi tematik dalam menerjemahkan arahan Presiden. Pertama, reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan.

Kedua, reformasi birokrasi peningkatan investasi, ketiga digitalisasi administrasi pemerintahan dan terakhir reformasi birokrasi prioritas aktual presiden.