Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan seluruh kabupaten/kota di Jateng memiliki mal pelayanan publik (MPP) sebagai wujud reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentu ini bagian dari PR reformasi birokrasi yang mesti diselesaikan oleh daerah. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen," katanya usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Ganjar menyebut saat ini ada 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah, artinya kurang 13 kabupaten/kota di Jateng yang masih belum memiliki MPP.

Menurut dia, makin banyak MPP yang terbangun maka kualitas pelayanan akan makin baik. Namun, keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.

"Tapi itu nanti enggak cukup, jangan sampai terjebak hanya bangunannya saja, hanya mengumpulkan saja mal pelayanan publik, tetapi harus memudahkan, menggampangkan orang untuk terlayani. Yang kedua harus berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang mesti didigitalkan," ujarnya.

Bangunan MPP di Jawa Tengah tercatat berada di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara.

Berikutnya, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Klaten, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, serta MPP di Pemprov Jateng.