Marullah Matali sendiri ditempatkan pada posisi baru sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata. Baik Marullah dan Uus, keduanya dilantik di Balai Agung, Kompleks Balai Kota Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pada Jumat ini.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ditemui di Balai Kota Jakarta, membenarkan pergeseran jabatan di posisi puncak aparatur sipil negara (ASN) pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.
"Jadi pelantikan tadi kita membuat penyegaran, karena kasihan juga pak Pj Gubernur DKI kan sendiri, mungkin kesibukannya dia sangat padat. Kalau misalkan beliau tidak bisa hadir, maka Pj Sekda bisa mewakili dan membantu gubernur di internal, itu aja," ujar Prasetyo kepada wartawan.
Karena posisinya merupakan penjabat, Prasetyo mengatakan Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ke depan akan melakukan lelang jabatan pada posisi sekda, dan juga beberapa posisi strategis lainnya termasuk tiga Deputi Gubernur DKI yang selama ini dikosongkan sejak ditinggal Anies Baswedan.
Adapun posisi Sekda DKI Jakarta nantinya akan dipilih oleh presiden dari nama-nama hasil asesmen yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi kalau Sekda DKI (keputusannya) di tangan pemerintah pusat. Nanti nama-nama akan diusulkan ke Kemendagri. Tapi untuk nama sebagai calon definitif, saya belum tahu," ucapnya.
Jika Sekda DKI Jakarta definitif sudah terpilih, tambah Prasetyo, maka Uus Kuswanto secara otomatis akan kembali pada jabatan lamanya, yakni Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI Jakarta.
Diketahui, sebelum pelantikan, Heru Budi Hartono bersama Marullah Matali dan Prasetyo Edi Marsudi terlebih dulu bertatap muka di sebuah rumah. Prasetyo mengunggah momen pertemuan mereka di akun Instagram @prasetyoedimarsudi hari ini.
"Saya yakin dengan kerja keras, sinergi dan gotong-royong maka berbagai permasalahan di Jakarta perlahan akan banyak progres perkembangan yang signifikan. Penanganan dari hulu sampai hilir akan terus dikebut. Terobosan dan inovasi juga terus dilakukan," tulis Prasetyo.
Baca juga: Heru minta kebijakan penganggaran 2023 dilakukan melalui TAPD
Baca juga: DPRD minta Pj Gubernur DKI evaluasi aturan PJLPBaca juga: Heru minta kebijakan penganggaran 2023 dilakukan melalui TAPD
Baca juga: Pj Gubernur DKI minta pusat dukung tata Jakarta tetap baik usai UU IKN