Indonesia-FAO perkuat kerja sama pangan dan pertanian 4 tahun ke depan
1 Desember 2022 17:17 WIB
Perwakilan FAO Rajendra Aryal (kiri) menyerahkan dokumen Workshop of the Country Programming Framework (CPF) kepada Direktur Biro Kerja Sama Internasional Kementerian Pertanian Ade Candra (kanan) di Bogor pada Kamis (1/12/2022) (ANTARA/HO-FAO/Harriansyah Djuwahir)
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) kembali menegaskan kerja sama yang lebih kuat untuk empat tahun ke depan untuk membangun program pembangunan pangan dan pertanian di Indonesia.
Program tersebut diluncurkan pada acara peluncuran "Workshop of the Country Programming Framework (CPF)" di Bogor pada Kamis (1/12), demikian menurut keterangan FAO Indonesia yang diterima pada Kamis.
CPF adalah alat perencanaan dan pemrograman yang menerjemahkan Kerangka Kerja Strategis FAO untuk dilaksanakan di Indonesia selama periode 2021-2025.
Dokumen strategis itu disusun melalui kerja sama dan kemitraan yang erat antara FAO dengan Pemerintah Indonesia dan bertujuan untuk mendukung prioritas, perencanaan, implementasi, dan pelaporan pemerintah terkait Agenda 2030.
Kementerian Pertanian memimpin implementasi CPF di Indonesia dengan berkoordinasi dan bekerja sama secara erat dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
"CPF ditetapkan sebagai dasar untuk prioritas strategis tingkat negara FAO dan program tingkat negara jangka menengah. Ini mendefinisikan prioritas pembangunan Indonesia dan FAO dan berkontribusi pada prioritas nasional, prioritas regional, dan hasil perusahaan," kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste.
Dia menambahkan bahwa CPF diselaraskan dengan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia.
"CPF juga memainkan peran kunci sebagai kendaraan untuk menentukan kontribusi dan komitmen PBB untuk mendukung upaya nasional untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030," jelas Aryal.
Di bawah CPF, terdapat sembilan proyek FAO dengan Kementerian Pertanian yang berfokus pada berbagai isu di sektor pertanian.
Isu tersebut antara lain digitalisasi pertanian (e-Agriculture), penanganan resistensi antimikroba (AMR), peningkatan penyakit zoonosis, demam babi Afrika, mitigasi bencana di sektor peternakan, penanganan pemborosan pangan, sistem pangan perkotaan, dan pertanian keluarga.
"Melalui CPF yang baru ini, diharapkan kerja sama Indonesia dengan FAO dapat lebih terencana namun tetap adaptif mengikuti dinamika perubahan kebijakan maupun kondisi lapangan terkini di Indonesia, terutama di tengah tantangan multidimensi global saat ini," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono.
"Implementasi CPF diharapkan terus mendapatkan dukungan dan mampu bersinergi dengan program-program prioritas dari kementerian/lembaga mitra FAO di Indonesia, sehingga berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis nasional dan global," ujar Kasdi lebih lanjut.
Baca juga: FAO akan luncurkan sistem pangan berkelanjutan
Baca juga: Forum Pangan Dunia fokus libatkan kaum muda atasi krisis pangan
Baca juga: FAO: G20 harus galang solidaritas bagi negara rentan kelaparan
Program tersebut diluncurkan pada acara peluncuran "Workshop of the Country Programming Framework (CPF)" di Bogor pada Kamis (1/12), demikian menurut keterangan FAO Indonesia yang diterima pada Kamis.
CPF adalah alat perencanaan dan pemrograman yang menerjemahkan Kerangka Kerja Strategis FAO untuk dilaksanakan di Indonesia selama periode 2021-2025.
Dokumen strategis itu disusun melalui kerja sama dan kemitraan yang erat antara FAO dengan Pemerintah Indonesia dan bertujuan untuk mendukung prioritas, perencanaan, implementasi, dan pelaporan pemerintah terkait Agenda 2030.
Kementerian Pertanian memimpin implementasi CPF di Indonesia dengan berkoordinasi dan bekerja sama secara erat dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
"CPF ditetapkan sebagai dasar untuk prioritas strategis tingkat negara FAO dan program tingkat negara jangka menengah. Ini mendefinisikan prioritas pembangunan Indonesia dan FAO dan berkontribusi pada prioritas nasional, prioritas regional, dan hasil perusahaan," kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste.
Dia menambahkan bahwa CPF diselaraskan dengan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia.
"CPF juga memainkan peran kunci sebagai kendaraan untuk menentukan kontribusi dan komitmen PBB untuk mendukung upaya nasional untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030," jelas Aryal.
Di bawah CPF, terdapat sembilan proyek FAO dengan Kementerian Pertanian yang berfokus pada berbagai isu di sektor pertanian.
Isu tersebut antara lain digitalisasi pertanian (e-Agriculture), penanganan resistensi antimikroba (AMR), peningkatan penyakit zoonosis, demam babi Afrika, mitigasi bencana di sektor peternakan, penanganan pemborosan pangan, sistem pangan perkotaan, dan pertanian keluarga.
"Melalui CPF yang baru ini, diharapkan kerja sama Indonesia dengan FAO dapat lebih terencana namun tetap adaptif mengikuti dinamika perubahan kebijakan maupun kondisi lapangan terkini di Indonesia, terutama di tengah tantangan multidimensi global saat ini," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono.
"Implementasi CPF diharapkan terus mendapatkan dukungan dan mampu bersinergi dengan program-program prioritas dari kementerian/lembaga mitra FAO di Indonesia, sehingga berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis nasional dan global," ujar Kasdi lebih lanjut.
Baca juga: FAO akan luncurkan sistem pangan berkelanjutan
Baca juga: Forum Pangan Dunia fokus libatkan kaum muda atasi krisis pangan
Baca juga: FAO: G20 harus galang solidaritas bagi negara rentan kelaparan
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2022
Tags: