Addis Ababa (ANTARA) - Dengan 2,7 miliar orang masih offline, para peserta Forum Tata Kelola Internet (Internet Governance Forum) ke-17 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, telah menyerukan upaya bersama untuk masa depan digital yang aman, berkelanjutan, dan inklusif untuk semua.

Forum Tata Kelola Internet edisi tahun ini (IGF-2022), yang dimulai pada Senin (28/11/2022) dan berlangsung hingga Jumat dan merupakan yang pertama diadakan di benua Afrika dalam 11 tahun, diadakan dengan tema "Internet yang Tangguh untuk Berbagi, Berkelanjutan, dan Masa Depan Bersama."

Menurut PBB, IGF-2022 secara khusus menyoroti benua Afrika, yang paling tidak terhubung, dengan 60 persen populasi offline karena berbagai alasan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, berpidato di forum tersebut dalam pesan video pada Selasa (29/11/2022), menekankan perlunya terus bekerja demi masa depan digital yang aman, adil, dan terbuka yang tidak melanggar privasi atau martabat.

“Kita sering mendengar bahwa masa depan akan digital. Tapi masa depan digital harus berpusat pada manusia. Ambisi itu tercermin dalam tema Anda,” katanya.

Guterres mengatakan gagasan itu ada di balik proposalnya untuk Global Digital Compact tentang masa depan digital yang terbuka, gratis, inklusif, dan aman untuk semua.

“Kami bertujuan agar kesepakatan ini disetujui oleh pemerintah-pemerintah pada KTT Masa Depan 2024, dengan masukan dari perusahaan teknologi, masyarakat sipil, akademisi, dan lainnya,” katanya.

"Saya mendesak Forum Tata Kelola Internet dan panel kepemimpinannya untuk membantu memajukan semua masalah ini - menyatukan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lainnya, melalui tindakan nyata untuk masa depan digital yang aman, berkelanjutan, dan inklusif," kata Guterres.

PBB, dalam sebuah pernyataan mengenai forum yang sedang berlangsung, mengatakan ada potensi besar dalam memberdayakan kaum muda untuk berkembang dalam ekonomi digital dan lompatan teknologi. Namun, dikatakan untuk 2,7 miliar orang yang mengejutkan, banyak dari mereka tinggal di negara berkembang dan terbelakang, konektivitas yang berarti tetap sulit dipahami.

Menurut PBB, meski pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di beberapa sektor termasuk kesehatan dan pendidikan, hal itu juga memperburuk berbagai bentuk ketimpangan digital, yang menjalar jauh di sepanjang garis sosial dan ekonomi.

Peningkatan penggunaan internet juga membuka jalan bagi proliferasi sisi gelapnya, dengan merajalelanya penyebaran informasi yang salah, disinformasi dan ujaran kebencian, terjadinya pelanggaran data secara teratur, dan peningkatan kejahatan dunia maya, katanya.

PBB mengatakan tema forum menyerukan tindakan kolektif dan tanggung jawab bersama untuk menghubungkan semua orang dan melindungi hak asasi manusia; menghindari fragmentasi internet; mengatur data dan melindungi privasi; mengaktifkan keselamatan, keamanan dan akuntabilitas; dan menangani teknologi digital canggih.

Menurut PBB, hasil IGF, termasuk dari jalur tingkat tinggi, parlementer dan pemuda, akan berfungsi sebagai kerangka kerja nyata untuk Global Digital Compact yang diharapkan akan disepakati pada KTT Masa Depan PBB pada tahun 2024 .

Baca juga: Jack Ma gabung Sekjen PBB bahas kerja sama digital global

Baca juga: Indonesia dorong pembahasan musik digital dalam forum PBB