Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Muslim mendukung kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggunakan Penyertaan Modal Negara (PNM) guna memberikan akses listrik ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

"Saya dukung PLN memanfaatkan PMN untuk daerah terpencil. Ada beberapa daerah yang belum dilistriki, dusun-dusun belum mendapatkan listrik, dan mereka sudah mengajukan,” ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dengan disahkannya PMN 2023, lanjutnya, Komisi VI DPR RI mendukung PLN meningkatkan rasio elektrifikasi. Bersamaan dengan target tersebut, PLN dapat mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.

Sebelumnya DPR menyepakati PLN mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp10 triliun pada 2023 yang akan diprioritaskan untuk membangun akses listrik berfokus pada peningkatan Rasio Elektrifikasi secara nasional maupun Rasio Desa Berlistrik (RDB).

Selain itu, alokasi ini juga dioptimalkan oleh PLN untuk menambah pembangkit listrik berbasis energi bersih sesuai dengan kompetensi sumberdaya alam di masing masing daerah.

Pada PMN tahun depan, rencananya PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen.

Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

"Diharapkan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat memberikan pemerataan akses kelistrikan di daerah 3T. Sudah saatnya penduduk yang tinggal di daerah 3T merasakan kemerdekaan akses kelistrikan," ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh itu.

Baca juga: Komisi VI DPR setujui tambahan PMN kereta cepat Rp3,2 triliun

Baca juga: Anggota DPR dukung rencana Erick Thohir gabungkan hotel milik BUMN

Baca juga: Komisi VI: Holding BUMN bisa menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi