Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog mengevaluasi kebijakan impor beras pada akhir tahun 2022.

"Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Muhaimin mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani.

Ia juga meminta pemerintah meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.

"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," ujarnya.

Menurut dia, Kementan juga harus memastikan distribusi beras impor tersebut hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan.

Oleh karena itu, dia memandang perlu pemetaan wilayah yang saat ini kekurangan pasokan beras agar target impor beras tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan justru merugikan petani.

Di sisi lain, Muhaimin mendorong Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog memberikan penjelasan kepada petani terkait dengan urgensi impor impor beras. Selain itu, perlu memastikan petani tidak mengalami kerugian atau dampak negatif akibat impor beras tersebut.

"Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan impor beras," katanya.

Muhaimin berharap ke depannya pemerintah dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

Ia meminta Kementan berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras.

"Cara untuk tidak bergantung pada impor bisa melalui perluasan kapasitas lahan tanam padi, peningkatan edukasi petani dalam strategi menanam padi, serta peningkatan kualitas bibit padi dan pupuk," ujarnya.

Menurut dia, perlu memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) maupun mempersiapkan rencana-rencana menghadapi musim kering sehingga kebutuhan beras dalam negeri dapat terpenuhi dan terwujudnya swasembada pangan serta penguatan ketahanan pangan.

Baca juga: Asosiasi Pangan Jatim minta pemerintah evaluasi kebijakan impor beras
Baca juga: Stok beras tinggal 594 ribu ton, Bulog ditugaskan impor