Medan (ANTARA) - PT PLN (Persero) Peduli hadir mendorong Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sibolga untuk membantu seluruh usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaannya meraih sertifikat halal.

Mitra binaan Rumah BUMN Sibolga resmi mengantongi 19 sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), setelah sebelumnya mendapatkan ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

General Manajer PLN UID Sumatera Utara Tony Bellamy, dalam keterangan tertulis, di Medan, Senin, mengatakan sertifikat jaminan halal ini semakin memperkuat Rumah BUMN Sibolga dalam memasarkan layanan ritel terbaik dan jaminan kepada pelanggan dalam membeli segala produk yang ada di mitra binaan mereka.

Tonny menyebutkan, pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas produk UMKM agar dapat bersaing di masyarakat.

"Dengan adanya sertifikat halal akan membuat produk tersebut memiliki daya saing tinggi di masyarakat. Untuk itulah PLN Peduli hadir dan mendorong Rumah BUMN Sibolga agar membantu seluruh UMKM binaannya untuk bisa naik kelas dengan mendapatkan sertifikat halal," katanya pula.

Ia mengatakan, Rumah BUMN Sibolga memiliki 30 mitra binaan, 15 di antaranya telah berhasil mendapatkan sertifikat halal. Sisanya dikejar agar memiliki sertifikat halal di bulan Desember 2022 ini.

Rumah BUMN Sibolga yang dikelola oleh PLN Peduli berperan sebagai pusat data dan informasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku UMKM.

"Tugas utama Rumah BUMN mengupayakan agar produk UMKM dapat dipasarkan secara global dan memiliki daya saing, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian para pelaku usaha," katanya lagi.

Koordinator Rumah BUMN Sibolga Cahya Wahyu mengatakan mitra binaan Rumah BUMN Sibolga mayoritas produknya adalah makanan.

Sehubungan dengan itu memiliki sertifikat halal tersebut penting dan merupakan salah satu program kerja dalam mengelola Rumah BUMN ini.

"Seluruh proses mendapatkan sertifikat halal tersebut dibantu oleh Rumah BUMN Sibolga, dan para pelaku UMKM tidak dikenakan biaya alias gratis," kata Cahya.
Baca juga: YLKI: PLN Sumut tak peduli pemadaman listrik