Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, menyambut baik dan meyakini Presiden sudah mempertimbangkan banyak hal terkait penunjukan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai calon tunggal panglima TNI.

"Tentu kami menyambut baik hal ini sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Komisi I pun siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap beliau," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pengamat: Panglima TNI baru harus fokus pada penguatan Kogabwilan

Ia pun yakin Margono memiliki kemampuan yang bisa membawa institusi TNI ke depannya lebih baik lagi. "Karena pasti yang diusulkan ke DPR itu yang terbaik dan tentu juga profesional," ujarnya.

Meski demikian, kata Cdia, tidak serta-merta Margono akan mudah menjalankan tugas sebagai panglima TNI, lantaran tantangan ke depan yang dinilainya juga tidaklah mudah.

Baca juga: Pengamat: Laksamana Yudo Margono layak jadi panglima TNI

"Bicara dinamika pertahanan tentu ke depannya akan lebih dinamis lagi, baik regional maupun global. Apalagi kita juga dihantui tantangan ekonomi yang juga menuntut kerja bersama TNI utamanya konteks ketahanan pangan. Ini juga penting," tuturnya.

Selain itu, ujarnya lagi, panglima baru TNI akan berhadapan pula dengan dinamika politik jelang pemilu yang memerlukan perhatian lebih dalam memastikan pemilu berjalan aman, sukses, serta institusi TNI sendiri tidak terjebak dalam praktek politik praktis.

Baca juga: DPR bantah spekulasi ada pergantian surpres calon panglima TNI

"Ini patut jadi perhatian juga, selain tantangan internal, kita bicara soal kedisiplinan prajurit, kesejahteraan prajurit dan upaya tanpa henti menjadikan TNI semakin profesional," kata dia.

Ketua DPR, Puan Maharani, menerima surat presiden atau surpres tentang calon panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.

Baca juga: Panglima TNI baru dan sabuk pertahanan negara kepulauan

Surat presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, kepada Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.