Upah minimum pekerja di Provinsi Sulawesi Utara naik 5 persen lebih
28 November 2022 17:08 WIB
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengumumkan nilai upah minimum provinsi di halaman parkir Kantor PT Pos Manado, Senin (28/11/2022). (ANTARA/Karel A Polakitan)
Manado (ANTARA) - Upah minimum pekerja di Provinsi Sulawesi Utara pada 2023 ditetapkan Rp3.485.000 per bulan atau naik 5,24 persen dari nilai upah minimum tahun 2022 yang sebesar Rp3.310.723 per bulan.
"Kita sudah umumkan, sehingga angka (kenaikan upah) disepakati mengikuti inflasi di Sulut, yaitu 5,24 persen," kata Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey usai mengumumkan nilai upah minimum provinsi (UMP) di halaman parkir Kantor PT Pos Manado, Senin.
Dalam acara pengumuman penetapan upah minimum yang dihadiri oleh perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan dinas terkait, Gubernur menyampaikan bahwa penentuan besaran upah minimum provinsi melibatkan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.
"Pengusaha bisa melihat bahwa investasi di Sulut kondusif, semua bisa kita jaga. Di tempat-tempat lain menjelang penetapan UMP biasanya ada demo, tapi di sini disadari bahwa investasi itu penting," katanya.
Gubernur mengemukakan, kenaikan nilai upah minimum diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja.
"Kami mengimbau pengusaha mengikuti peraturan pemerintah sehingga pemerintah akan memberikan stimulus bagi investor yang ingin menanamkan investasi ke Sulut," katanya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah siap membantu pengurusan perizinan serta memastikan tidak ada pungutan liar dalam pelayanan investasi.
Baca juga:
UMP Jawa Tengah 2023 naik 8,01 persen
Sumsel umumkan UMP 2023 Rp3,40 juta
"Kita sudah umumkan, sehingga angka (kenaikan upah) disepakati mengikuti inflasi di Sulut, yaitu 5,24 persen," kata Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey usai mengumumkan nilai upah minimum provinsi (UMP) di halaman parkir Kantor PT Pos Manado, Senin.
Dalam acara pengumuman penetapan upah minimum yang dihadiri oleh perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan dinas terkait, Gubernur menyampaikan bahwa penentuan besaran upah minimum provinsi melibatkan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.
"Pengusaha bisa melihat bahwa investasi di Sulut kondusif, semua bisa kita jaga. Di tempat-tempat lain menjelang penetapan UMP biasanya ada demo, tapi di sini disadari bahwa investasi itu penting," katanya.
Gubernur mengemukakan, kenaikan nilai upah minimum diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja.
"Kami mengimbau pengusaha mengikuti peraturan pemerintah sehingga pemerintah akan memberikan stimulus bagi investor yang ingin menanamkan investasi ke Sulut," katanya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah siap membantu pengurusan perizinan serta memastikan tidak ada pungutan liar dalam pelayanan investasi.
Baca juga:
UMP Jawa Tengah 2023 naik 8,01 persen
Sumsel umumkan UMP 2023 Rp3,40 juta
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2022
Tags: