Menkeu: Kerja sama transisi energi perlu ditindaklanjuti
28 November 2022 16:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangan pers seusai menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan KTT G20 bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11/2022). ANTARA/Indra Arief Pribadi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kerja sama transisi energi sebesar 20 miliar dolar AS yang telah diumumkan dalam KTT G20, perlu ditindaklanjuti bersama melalui mekanisme platform transisi energi.
"Seperti diketahui bahwa di dalam G20 telah diumumkan mengenai adjust energy transition partnership itu sebesar 20 miliar dolar AS, dalam hal ini perlu di-follow up bersama-sama dengan platform energy transition mechanism yang sekarang ini sudah mendapatkan komitmen 500 juta dolar AS dan bisa di-leverage ke 4 miliar dolar AS," kata Menkeu usai menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan KTT G20, dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan tindak lanjut perlu dilakukan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), karena menyangkut transisi energi dari yang bukan terbarukan menjadi energi terbarukan.
Baca juga: Indonesia resmikan ETM Country Platform percepat transisi energi
Baca juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara melonjak 44,5 persen per Oktober
Baca juga: Sri Mulyani: Partisipasi RI penting dalam komitmen transisi batu bara
"Nanti kami akan bicara dengan berbagai Independent Power Plant yang selama ini bekerja sama dengan PLN, dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun nonperpajakan.
"Ini mungkin yang paling besar dari follow up, karena menyangkut transisi energi dan ini menjadi perhatian baik negara-negara G7, RRT maupun negara-negara di middle east," jelasnya.
Di sisi lain pada rapat dengan Presiden juga disampaikan tentang pandemic fund untuk sektor kesehatan dengan nilai 1,5 miliar dolar AS, di mana menurut Menkeu, Indonesia akan menindaklanjuti melalui Menteri Kesehatan.
"Menkes menyampaikan proposal untuk penggunaan yang terutama untuk Indonesia, namun juga untuk kerja sama antar negara-negara. Ini semuanya nanti akan dilakukan bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan," kata Menkeu.
Sedangkan untuk ekonomi digital yang merupakan prioritas ketiga G20 Indonesia, Sri Mulyani mengatakan selain sudah diluncurkan kerja sama sistem pembayaran di antara negara-negara ASEAN serta mata uang digital dari bank sentral, Indonesia juga akan terus mendorong inklusi finansial yang sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan baik yang bank maupun yang terutama non-bank yang berbasis digital.
"Seperti diketahui bahwa di dalam G20 telah diumumkan mengenai adjust energy transition partnership itu sebesar 20 miliar dolar AS, dalam hal ini perlu di-follow up bersama-sama dengan platform energy transition mechanism yang sekarang ini sudah mendapatkan komitmen 500 juta dolar AS dan bisa di-leverage ke 4 miliar dolar AS," kata Menkeu usai menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan KTT G20, dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan tindak lanjut perlu dilakukan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), karena menyangkut transisi energi dari yang bukan terbarukan menjadi energi terbarukan.
Baca juga: Indonesia resmikan ETM Country Platform percepat transisi energi
Baca juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara melonjak 44,5 persen per Oktober
Baca juga: Sri Mulyani: Partisipasi RI penting dalam komitmen transisi batu bara
"Nanti kami akan bicara dengan berbagai Independent Power Plant yang selama ini bekerja sama dengan PLN, dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun nonperpajakan.
"Ini mungkin yang paling besar dari follow up, karena menyangkut transisi energi dan ini menjadi perhatian baik negara-negara G7, RRT maupun negara-negara di middle east," jelasnya.
Di sisi lain pada rapat dengan Presiden juga disampaikan tentang pandemic fund untuk sektor kesehatan dengan nilai 1,5 miliar dolar AS, di mana menurut Menkeu, Indonesia akan menindaklanjuti melalui Menteri Kesehatan.
"Menkes menyampaikan proposal untuk penggunaan yang terutama untuk Indonesia, namun juga untuk kerja sama antar negara-negara. Ini semuanya nanti akan dilakukan bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan," kata Menkeu.
Sedangkan untuk ekonomi digital yang merupakan prioritas ketiga G20 Indonesia, Sri Mulyani mengatakan selain sudah diluncurkan kerja sama sistem pembayaran di antara negara-negara ASEAN serta mata uang digital dari bank sentral, Indonesia juga akan terus mendorong inklusi finansial yang sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan baik yang bank maupun yang terutama non-bank yang berbasis digital.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
Tags: