Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyebut pengaduan warga Kramat, Kecamatan Senen melalui posko pengaduan lebih banyak soal ketertiban dan kebersihan.

"Lebih banyak laporan soal ketertiban dan kebersihan," kata Lurah Kramat Agus Yachya di Jakarta, Senin.

Agus mengatakan posko layanan pengaduan masyarakat sudah dibuka kembali di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan seluruh Jakarta Pusat sesuai arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Sesuai arahan pihaknya kembali membuka posko pengaduan masyarakat di halaman kantor kelurahan," ungkapnya.

Agus mengungkapkan masyarakat yang melaporkan persoalan kebersihan dan ketertiban seluruhnya sudah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

"Alhamdulillah di Kelurahan Kramat masyarakatnya proaktif, tidak hanya di posko pengaduan bahkan saat silaturahmi ke wilayah," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengatakan pengaduan warga tersebut langsung ditindaklanjuti pihak terkait sehingga persoalan yang dihadapi warga bisa segera selesai.

"Selain di posko pengaduan, masyarakat juga aktif dalam pelaporan di aplikasi Cepat Respon Masyarakat (CRM)," tuturnya.

Dalam hal ini, Agus juga mengatakan pihaknya mengelompokkan menjadi tiga bagian laporan yaitu laporan yang sifatnya ringan, sedang, hingga berat.

"Durasi waktu penanganan sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau ringan tidak sampai 1x24 jam, itu segera kita proses, tetapi jika laporannya perlu proses dan koordinasi membutuhkan waktu kurang lebih tiga hari kerja," imbuhnya.

Posko pengaduan di Kelurahan Kramat dibuka setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk Sabtu pukul 08.00-11.00 WIB.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaktifkan kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta yang sempat terhenti sejak 2017-2022.

"Insya Allah begitu (diaktifkan kembali), besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI," kata Heru di Pendopo Balai Kota Jakarta, Senin (17/10).

Ia berencana membuka posko pengaduan di Pendopo Balai Kota yang dilakukan sejak era Gubernur DKI Joko Widodo hingga terhenti pada 2017 itu mulai Senin-Kamis pukul 08.00-09.00 WIB.
Baca juga: Pemkot Jaksel buka posko pengaduan pelanggaran Pemilu
Baca juga: Imigrasi Jakut dorong kapasitas pegawai kelola aduan masyarakat
Baca juga: Pemkot Jaksel sediakan empat pos pengaduan korban kekerasan