Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla mengemukakan pendapatnya bahwa kritik terhadap pemerintah dibolehkan lantaran merupakan hal biasa di alam demokrasi saat ini, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan etika dan budaya setempat, serta tidak bersifat penghinaan. "Boleh mengritik, asal tidak menghina," katanya dalam sambutan yang disampaikan pada acara HUT ke-7 harian Rakyat Merdeka di Jakarta, Jumat malam. Menurut dia, kritik, terutama dari kalangan pers, memang diperlukan agar kinerja aparat pemerintah lebih baik lagi. Ia juga mengakui, harian Rakyat Merdeka merupakan salah satu pilihannya saat meluangkan waktu pagi hari yang dimanfaatkan untuk membaca berita di sejumlah media sebelum memulai jam-jam sibuknya. Pertama kali, ungkapnya, ia memilih koran-koran yang serius dan tajam analisanya, kemudian setelah agak lelah membaca, maka mulailah membuka lembaran koran Rakyat Merdeka yang dinilainya kadang-kadang terlalu tajam dan tedensius. "Mungkin memang koran semacam itu juga diperlukan, karena presiden dan rekan-rekan saya lainnya juga seperti itu," kata Jusuf Kalla. Ia pun mengingatkan, agar media tetap memperhatikan etika dan budaya saat menyampaikan kritik, dan tidak melontarkan kata-kata yang bersifat menghina. Menurut dia, pelaku biasanya tidak menyadari bahwa orang lain merasa tersinggung atau terhina akibat perbuatannya, sebaliknya korban juga kadang-kadang merasa terhina oleh pihak lain yang tidak menyadari perbuatannya. Ia menyebutkan, kasus karikatur sebuah koran terbitan Australia tentang Presiden Susilo Bambang Yudoyono baru-baru ini yang membuat berang masyarakat Indonesia, sebaliknya warga Australia juga kesal atas karikatur yang dibuat harian Rakyat Merdeka terhadap Perdana Menteri (PM) John Howard. "Oleh sebab itu, kita tidak perlu saling menghina," tambahnya. (*)