Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas dari skala usaha, kualitas usaha dan produksi melalui program kemitraan antara UMKM dengan BUMN dan usaha besar.

“Kita sedang punya program bagaimana UMKM naik kelas, salah satu untuk naik kelas itu kita ingin dorong ada kemitraan antara UMKM dengan BUMN dan usaha besar,” ujar Teten dalam Forum kemitraan UKM/IKM dengan BUMN dan usaha besar yang digelar di Jakarta, Kamis.

Teten Masduki menuturkan ada dua kemitraan UMKM, yaitu kemitraan pertama BUMN membeli produk UMKM lewat pasar digital (PaDi) UMKM.

Kemitraan yang kedua, Teten ingin agar UMKM masuk dan terintegrasi dalam rantai pasok BUMN dan perusahaan swasta (usaha besar), menjadi bagian dari industrialisasi dan tidak lagi bekerja sendiri-sendiri.

“Jadi seperti UMKM di Korea Selatan, Jepang dan China, komponen-komponen industri otomotif, industri makanan, kesehatan, pertanian dan lain-lain itu dipasok oleh koperasi dan UMKM,” imbuhnya.
Baca juga: Indef: Resesi global 2023 berpotensi turunkan ekspor produk UMKM RI

Lebih lanjut, ia mengatakan hingga saat ini UMKM yang sudah terhubung ke rantai pasok global (global value chain) terhitung masih rendah yakni 4,1 persen serta persentase ekspor yang juga rendah yakni sebesar 15,5 persen, disusul angka kemitraan usaha besar dengan UMKM yang masih di angka 7 persen.

Karenanya, Presiden Jokowi melalui Kemenkop UKM meminta agar usaha besar mau berbagi pekerjaannya kepada UMKM. “Jadi tidak dikerjakan sendiri, sebagiannya harus dimitrakan dengan UMKM,” ungkapnya.

Selain itu, sebagai upaya mendorong program kemitraan ini, pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif seperti insentif pajak, upah minimum dan juga ekosistem untuk pengembangan UMKM ditingkatkan, kemudian akses pembiayaan perbankan diharuskan 30 persen untuk UMKM, belanja pemerintah sebesar 40 persen wajib membeli produk koperasi dan UMKM.
Baca juga: Teten: Forum G20 jadi momentum produk Garut tembus pasar global

Tak ketinggalan dari sisi perijinan pun dipermudah yakni dalam pengurusan nomor ijin berusaha (NIB).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan pihaknya turut mendorong dan menyukseskan aksi gerakan belanja produk dalam negeri.

“Hal ini menjadi penyemangat bagi BUMN untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri, termasuk kepada para UMKM. Tercatat belanja produk dalam negeri BUMN hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp241,3 triliun. Harapannya melalui event ini meningkat lagi capaiannya,” ujar Loto.

Adapun enam perusahaan BUMN yang berpartisipasi dalam kemitraan dengan UMKM pada 2021, kini telah bertambah menjadi 17 BUMN. “Tentu ini karena spirit BUMN untuk terus mendukung UMKM sebagai rantai pasok BUMN,” tambahnya.

KemenKopUKM menggandeng Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM bersinergi mewujudkan kemitraan UMKM/IKM melalui forum kemitraan yang melibatkan 17 BUMN dan anak perusahaan serta dua usaha besar dan 850 UKM/IKM menghubungkan koperasi, UMKM dan IKM ke dalam rantai pasok global.

Baca juga: Pemerintah genjot pembelian produk UMKM hadapi ketidakpastian global