Jakarta (ANTARA) - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk memperkuat Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) sebagai variabel kajian penyusunan indeks literasi nasional.

“Indeks Literasi Masyarakat yang disusun Perpusnas dapat menjadi landasan kebijakan literasi pemerintah,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR , Abdul Fikri Faqih, di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan dibutuhkan penguatan kelembagaan Perpusnas untuk mengelola program dan kegiatan literasi agar menjadi suatu gerakan literasi secara nasional.

“Kami sudah banyak berdiskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga tentang literasi, namun kebanyakan hanya berhenti di program dan proyek yang bentuknya fisik saja seperti bangunan dan buku-buku. Jadi jangan sampai berhenti di program saja, tapi bagaimana literasi bisa gerakan, di mana Perpusnas bisa menjadi inisiator untuk mengajak berbagai kementerian dan lembaga berkolaborasi,” terang dia.

Baca juga: Perpusnas dorong perpustakaan berikan pendampingan pada masyarakat
Baca juga: Perpusnas sebut paradigma tentang perpustakaan telah berubah

Anggota Komisi X DPR, Mohammad Haerul Amri, mengatakan Perpusnas perlu melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbudristek dalam rangka penguatan literasi.

"Perkembangan indeks pembangunan literasi masyarakat dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Saya kira ini capaian yang sangat bagus, namun tentunya harus ada kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbud," terang Haerul.

Anggota Komisi X lainnya, Zainuddin Maliki, mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh jumlah manusia terdidik dan bermental kuat, bukan karena jumlah penduduk maupun sumber daya alamnya.

“Untuk mengukur kualitas manusia terdidik dari suatu negara salah satunya dilihat dari kesadaran literasi masyarakatnya. Dan peran Perpusnas dalam meningkatkan indeks literasi sangat strategis,” kata Zainudin.

Baca juga: Perpusnas: Literasi harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini
Baca juga: Perpusnas minta pustakawan bantu tingkatkan kualitas hidup masyarakat

Perpusnas juga diminta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah salah satunya melalui penyusunan peraturan daerah. Dengan begitu gerak langkah peningkatan literasi di seluruh Indonesia dengan dukungan penganggaran di daerah.

Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan literasi bukan hanya sekadar pandai baca tulis. Sejatinya, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa produsen, bukan konsumen.

Untuk itu, Syarif menegaskan dibutuhkan kesamaan persepsi antara seluruh pihak mengenai makna literasi, sumber daya manusia unggul, negara maju dan produsen.

“Manusia unggul adalah manusia yang memiliki kapasitas pengetahuan dan teknologi, juga inovasi dan kreativitas,” kata Syarif.

Baca juga: Merangsang tumbuhnya budaya baca melalui inovasi literasi
Baca juga: Pemkot Jaksel tingkatkan literasi lewat perpustakaan keliling