Kementerian ESDM targetkan sambung listrik ke 3000 rumah di Kalteng
23 November 2022 23:22 WIB
Anggota DPR RI Mukhtarudin disaksikan oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengawasan Obvitnas Yurod Saleh saat penyalaan pertama listrik rumah warga pada program BPBL, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Rabu (23/11/2022). ANTARA/M Husein Asyari
Palangka Raya (ANTARA) - Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyambungan listrik kepada tiga ribu lebih rumah warga di pelosok Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Pada 2022 ini untuk wilayah Kalteng ditargetkan tersambung sebanyak 3.281 rumah tangga," kata Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengawasan Obvitnas, Yurod Saleh di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Rabu.
Sebaran penerima BPBL di Kalteng pada 2022 yakni sebanyak 3.281 rumah yang tersebar di 14 kabupaten yakni Barito Selatan 116 unit, Barito Utara 49 unit, Barito Timur 104 unit, Gunung Mas 6 unit, Kapuas 231 unit, Katingan 106 unit dan Palangka Raya 36 unit.
Kemudian di Kabupaten Kotawaringin Barat 339 unit, Kotawaringin Timur 920 unit, Lamandau 14 unit, Murung Raya 1.159 unit, Pulang Pisau 114 unit, Seruyan 31 unit dan Sukamara 2 unit.
Baca juga: Kenaikan desa berlistrik Kalteng capai 10,48 persen
Yurod berharap, melalui program BPBL masyarakat dapat mandiri dengan akses listrik milik sendiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pinggiran dan masyarakat kurang mampu.
"Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga," kata Yurod.
Yurod tidak merinci berapa rasio elektrifikasi Provinsi Kalteng sampai saat ini.
Sementara itu, Budiansyah penerima program BPBL di Kecamatan Pangkalan Banteng mengucapkan terimakasih kepada pemerintah dan DPR RI yang sudah memperjuangkan sehingga ia dan keluarga memiliki instalasi listrik sendiri.
Baca juga: Masyarakat pelosok Kalteng berharap terlayani aliran listrik
"Kami lima tahun nyambung listrik ke tetangga, dengan membayar per bulan Rp100 ribu," ucap Budi.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalteng Mukhtarudin mengatakan, BPBL merupakan upaya pemerintah dalam rangka keadilan dan pemerataan kepada masyarakat dalam mendapatkan listrik hingga ke daerah-daerah terdalam atau pelosok dan tertinggal.
"Listrik merupakan kebutuhan dasar, karena dari listrik sangat berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kemajuan suatu daerah. Semoga ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya," katanya.
"Pada 2022 ini untuk wilayah Kalteng ditargetkan tersambung sebanyak 3.281 rumah tangga," kata Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengawasan Obvitnas, Yurod Saleh di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Rabu.
Sebaran penerima BPBL di Kalteng pada 2022 yakni sebanyak 3.281 rumah yang tersebar di 14 kabupaten yakni Barito Selatan 116 unit, Barito Utara 49 unit, Barito Timur 104 unit, Gunung Mas 6 unit, Kapuas 231 unit, Katingan 106 unit dan Palangka Raya 36 unit.
Kemudian di Kabupaten Kotawaringin Barat 339 unit, Kotawaringin Timur 920 unit, Lamandau 14 unit, Murung Raya 1.159 unit, Pulang Pisau 114 unit, Seruyan 31 unit dan Sukamara 2 unit.
Baca juga: Kenaikan desa berlistrik Kalteng capai 10,48 persen
Yurod berharap, melalui program BPBL masyarakat dapat mandiri dengan akses listrik milik sendiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pinggiran dan masyarakat kurang mampu.
"Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga," kata Yurod.
Yurod tidak merinci berapa rasio elektrifikasi Provinsi Kalteng sampai saat ini.
Sementara itu, Budiansyah penerima program BPBL di Kecamatan Pangkalan Banteng mengucapkan terimakasih kepada pemerintah dan DPR RI yang sudah memperjuangkan sehingga ia dan keluarga memiliki instalasi listrik sendiri.
Baca juga: Masyarakat pelosok Kalteng berharap terlayani aliran listrik
"Kami lima tahun nyambung listrik ke tetangga, dengan membayar per bulan Rp100 ribu," ucap Budi.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalteng Mukhtarudin mengatakan, BPBL merupakan upaya pemerintah dalam rangka keadilan dan pemerataan kepada masyarakat dalam mendapatkan listrik hingga ke daerah-daerah terdalam atau pelosok dan tertinggal.
"Listrik merupakan kebutuhan dasar, karena dari listrik sangat berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kemajuan suatu daerah. Semoga ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya," katanya.
Pewarta: Rendhik Andika/M Husein Asyari
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
Tags: