"Kami meminta agar pemerintah pusat mempercepat transisi energi terbarukan di wilayah Indonesia," kata Ketua Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, Ali Kanopi di Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu, Senin.
Aksi tersebut, kata dia, merupakan rangkaian kerja yang dilakukan pihaknya untuk menyuarakan energi batu bara dapat membunuh masyarakat yang berdampak.
Di samping itu, juga sebagai tindak lanjut dari pertemuan negara G20 di Bali beberapa waktu lalu yang sepakat membahas percepatan transisi energi dan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi dengan cara memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) negara dengan menutup seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia.
"Kita menyuarakan bagaimana buruknya aktivitas tambang yang ada di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan, sekaligus menyuarakan bagaimana dampak PLTU Batubara tidak hanya ada di Teluk Sepang tapi juga ada di Sumatera Selatan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya ingin pemerintah untuk mempercepat menutup dan memensiunkan PLTU, meskipun pemerintah memiliki target paling lama tahun 2030.
Komitmen tersebut, katanya, harus terus dikawal oleh masyarakat dan publik secara keseluruhan.
Baca juga: Menkeu: Komitmen transisi energi tertuang di Leaders' Declaration G20
Baca juga: Jepang bangun pembangkit energi terbarukan di Bengkulu
Baca juga: Mewujudkan Bengkulu lumbung energi bersih