AS Minta Indonesia Patuhi Kontrak Kerja dengan Investor
27 April 2006 14:34 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Deputi Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) David A Sampson meminta pemerintah Indonesia menciptakan iklim investasi yang baik, termasuk kepatuhanan menjalankan kontrak kerja yang telah disepakati pemerintah dengan investor.
David A Sampson mengemukakan hal itu usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kamis.
Pada kesempatan tersebut, Sampson mengatakan bahwa transparansi untuk iklim investasi dan kepatuhan terhadap kontrak kerja perlu dilaksanakan untuk meyakinkan para investor dan mendorong berkembangnya minat investasi di Indonesia.
Menurut dia, penerapan sanksi hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian kerjasama yang dilakukan salah satu pihak, menjadi hal yang penting.
Indonesia, lanjutnya, bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui investasi asing di sektor perdagangan. Oleh karena itu pemerintah AS menyarankan agar Indonesia menempuh berbagai cara agar mampu menciptakan iklim investasi yang baik.
Sampson juga menyatakan bahwa pemerintah AS saat ini bersikap hati-hati terhadap kelompok tertentu di Indonesia yang kerap mengangkat isu ketidaksukaan terhadap AS, meski menurutnya isu tersebut belum tentu menjadi pendapat yang mewakili seluruh masyarakat Indonsia.
Sebelumnya sejumlah kalangan termasuk Mantan Ketua MPR Amien Rais meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia yang dinilai banyak merugikan masyarakat setempat.
Lebih lanjut Sampson mengatakan bahwa Indonesia merupakan kawasan penting dalam hubungan keduabelah pihak. AS saat ini merupakan investor terbesar di kawasan ASEAN dengan total investasi sebesar 88 miliar dolar AS, sedangkan di Indonesia menempati posisi ke lima.
Sekitar 75 persen dari total perdagangan AS terkait dengan bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sehingga kalau persoalan HAKI terganggu akan berpengaruh kepada ratusan ribu orang pekerja.
Selama kunjungan di Indonesia, David A Sampson dijadwalkan akan menemui sejumlah pejabat pemerintah Indonesia, pakar ekonomi, serta pengusaha AS di Indonesia.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
Tags: