Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menyebut bahwa Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, tidak hanya mencapai ketahanan pangan saja.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema di Jakarta, Rabu, mengatakan Badan Pangan Nasional harus mengedepankan paradigma kedaulatan dan kemandirian pangan, bukan hanya ketahanan dan ketersediaan pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Badan Pangan Nasional ini bukan sekadar badan ketahanan pangan nasional. Karena secara paradigmatik itu berbeda jauh. Badan Pangan Nasional ini dibentuk dengan tujuan pertama wujudkan kedaulatan pangan,” kata dia.

Dia mengatakan, sebagai mitra baru Komisi IV, NFA mendapatkan dukungan penuh dari Komisi IV. Dia menyebut NFA dibentuk untuk membereskan seluruh permasalahan perpanganan nasional.

"Badan ini berada langsung di bawah Presiden, bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, dan saya maknai badan ini memegang kendali penuh dalam sektor pangan nasional kita,” ungkapnya.

Sementara itu, menyinggung program pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah, Anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan meminta NFA mengoptimalkan pembelian gabah dan beras dari petani-petani dalam negeri dengan melakukan penyesuaian harga.

“Perlu pengkajian bersama terkait revisi HPP, sehingga memudahkan peran Bulog dalam menyerap gabah dan beras petani dengan harga yang menguntungkan petani. Badan Pangan Nasional harus dapat memastikan distribusi pangan yang merata,” kata dia.

Penyerapan gabah dan beras lokal tersebut bertujuan untuk mendorong kesejahteraan petani. Menurutnya, sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun kedaulatan dan kemandirian pangan, NFA harus fokus kepada dua hal utama, yaitu produksi dan kesejahteraan petani.

“NFA mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun kedaulatan dan kemandirian pangan. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta kehadiran badan pangan nasional mampu menjaga keseimbangan dua sisi, yakni bagaimana stabilitas harga tetap melindungi konsumen dan membantu menjaga kesejahteraan petani,” katanya.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus menyinggung kondisi anggaran NFA yang masih terbilang kecil. Menurutnya, dengan segala tugas dan fungsinya yang besar dalam menjaga kebutuhan pangan seluruh masyarakat anggaran NFA masih kurang.

“Anggaran lumayan tapi masih kurang, maksud saya Bapak harus sampaikan kepada presiden, pak saya ini hadir bukan hanya sebagai pangan tapi di situ ada ketergantungan rakyat Indonesia,” ucapnya.

Terkait anggaran tersebut, Komisi IV akan membahas lebih lanjut usulan penambahan anggaran NFA tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,2 triliun dalam rapat selanjutnya.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan, siap melakukan upaya maksimal untuk menjalankan semua tugas dan fungsi yang dimanatkan kepada NFA. Untuk itu, pihaknya telah menyusun dan memeperhitungkan dengan baik berbagai program yang akan dijalankan pada tahun 2023.

“Program kegiatan NFA tahun 2023 secara garis besar terbagi ke dalam tiga program utama yaitu, Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, serta Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai program itu telah dirinci secara mendetail sehingga dapat merepresentasikan komitmen NFA dalam mengurai berbagai permasalahan pangan satu-persatu.

Baca juga: NFA genjot penyerapan beras dan operasi pasar stabilkan harga

Baca juga: FAO akan luncurkan sistem pangan berkelanjutan