Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya mengatakan pemerintah Indonesia harus segera menindaklanjuti komitmen JETP dengan segera menyusun kebijakan yang menjamin proses transisi energi benar-benar berjalan dengan adil.
“Untuk mencapai sasaran dari program tersebut, maka JETP sejak awal harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel," kata Tata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Skema pendanaan JETP terdiri atas 10 miliar dolar AS yang berasal dari pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah. Kemudian, 10 miliar dolar AS lainnya berasal dari pendanaan swasta yang diketuai oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, and Standard Chartered.
Baca juga: IEA nilai kesepakatan JETP di G20 Bali sebagai pencapaian penting
Baca juga: Dukung aksi iklim, Luhut: RI siap kembangkan ekosistem karbon biru
JETP akan dimanfaatkan untuk mendorong pemensiunan dini PLTU batu bara di Indonesia serta investasi di teknologi dan industri energi terbarukan. Skema pendanaan tersebut sebagai sinyal positif untuk mendorong percepatan transisi energi.
"Pendanaan itu juga seharusnya melarang dengan tegas semua PLTU baru dan memberikan disinsentif di sektor batu bara, dukungan peraturan yang jelas untuk meningkatkan skala energi terbarukan, menangani reformasi yang sangat dibutuhkan oleh PLN,” ujar Tata.
Pada 14 November 2022, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Bank Pembangunan Asia (ADB) bersama mitra lainnya, seperti lembaga donor, penelitian dan masyarakat sipil telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang merupakan skema untuk mendorong percepatan transisi energi berkeadilan.
PT Sarana Multi Infrastruktur ditunjuk sebagai Country Platform Manager ETM dan focal point nasional kegiatan ETM. Salah satu PLTU yang akan menjadi target awal pemensiunan dengan skema ETM adalah PLTU Cirebon I berkapasitas 660 megawatt.
Dalam forum G20 juga disebutkan ada dua pembangkit listrik batu bara lainnya, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3 x 350 megawatt dan PLTU Pacitan 2 x 315 megawatt dengan skema pengalihan atau spin off aset dengan pembiayaan campuran yang melibatkan para investor.
Baca juga: PM Australia dukung inisiatif Indonesia kembangkan energi bersih
Baca juga: Proyek PLTA Kayan Cascade bakal jadi Legacy Jokowi untuk energi bersihJETP akan dimanfaatkan untuk mendorong pemensiunan dini PLTU batu bara di Indonesia serta investasi di teknologi dan industri energi terbarukan. Skema pendanaan tersebut sebagai sinyal positif untuk mendorong percepatan transisi energi.
"Pendanaan itu juga seharusnya melarang dengan tegas semua PLTU baru dan memberikan disinsentif di sektor batu bara, dukungan peraturan yang jelas untuk meningkatkan skala energi terbarukan, menangani reformasi yang sangat dibutuhkan oleh PLN,” ujar Tata.
Pada 14 November 2022, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Bank Pembangunan Asia (ADB) bersama mitra lainnya, seperti lembaga donor, penelitian dan masyarakat sipil telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang merupakan skema untuk mendorong percepatan transisi energi berkeadilan.
PT Sarana Multi Infrastruktur ditunjuk sebagai Country Platform Manager ETM dan focal point nasional kegiatan ETM. Salah satu PLTU yang akan menjadi target awal pemensiunan dengan skema ETM adalah PLTU Cirebon I berkapasitas 660 megawatt.
Dalam forum G20 juga disebutkan ada dua pembangkit listrik batu bara lainnya, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3 x 350 megawatt dan PLTU Pacitan 2 x 315 megawatt dengan skema pengalihan atau spin off aset dengan pembiayaan campuran yang melibatkan para investor.
Baca juga: PM Australia dukung inisiatif Indonesia kembangkan energi bersih
Baca juga: Startup energi bersih Xurya ekspansi ke Jawa Tengah