Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membentuk pusat pelatihan multinegara guna kesiapan operasional darurat kesehatan dan tim medis darurat di Universitas Pertahanan RI.
Nota Kesepahaman itu ditandatangani Menhan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus disaksikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD mewakili Presiden RI di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Tujuan dari kesepakatan ini adalah meningkatkan kapasitas Indonesia, negara-negara Asia, dan negara di sekitarnya untuk dapat bertindak cepat ketika terjadi keadaan darurat.
"Memiliki tim medis darurat yang terampil adalah bagian dari solusi, tetapi melatih tim ini membutuhkan investasi yang substansial, fokus yang berkelanjutan, dan dukungan spesialis, yang tidak dapat diakses oleh semua negara secara mandiri. Hal ini membuat kerja sama multi-negara menjadi vital," kata Prabowo, dalam keterangan tertulisnya.
"Kita lebih aman dan kuat saat kita menyiapkan diri kita bersama," lanjutnya.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menjelaskan bahwa pembentukan pusat pelatihan ini menjadi upaya bagi permasalahan kesenjangan penanganan pandemi di berbagai daerah, terutama dalam kesiapan personel.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa ancaman kesehatan, dalam hal ini penyakit, merupakan ancaman terbesar. Adapun perang melawan penyakit seperti yang telah dilaksanakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
"Kami perlu belajar dari TNI dan Kemhan dalam melaksanakan manajemen penanganan pandemi yang dilakukan selayaknya seperti saat berperang," ujar Budi.
Menkopolhukam Mahfud MD yang mewakili Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu mengatakan mendorong penuh suksesnya implementasi dari kesepakatan ini.
"Saya berharap kerja sama ini mampu meningkatkan kesiapan Indonesia dan negara-negara di kawasan dalam menghadapi keadaan darurat serta meningkatkan kapasitas dan kesiapan untuk menghadapi pandemi yang mungkin terjadi pada masa mendatang," kata Mahfud.
Nota Kesepahaman itu ditandatangani Menhan Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus disaksikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD mewakili Presiden RI di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Tujuan dari kesepakatan ini adalah meningkatkan kapasitas Indonesia, negara-negara Asia, dan negara di sekitarnya untuk dapat bertindak cepat ketika terjadi keadaan darurat.
"Memiliki tim medis darurat yang terampil adalah bagian dari solusi, tetapi melatih tim ini membutuhkan investasi yang substansial, fokus yang berkelanjutan, dan dukungan spesialis, yang tidak dapat diakses oleh semua negara secara mandiri. Hal ini membuat kerja sama multi-negara menjadi vital," kata Prabowo, dalam keterangan tertulisnya.
"Kita lebih aman dan kuat saat kita menyiapkan diri kita bersama," lanjutnya.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menjelaskan bahwa pembentukan pusat pelatihan ini menjadi upaya bagi permasalahan kesenjangan penanganan pandemi di berbagai daerah, terutama dalam kesiapan personel.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa ancaman kesehatan, dalam hal ini penyakit, merupakan ancaman terbesar. Adapun perang melawan penyakit seperti yang telah dilaksanakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
"Kami perlu belajar dari TNI dan Kemhan dalam melaksanakan manajemen penanganan pandemi yang dilakukan selayaknya seperti saat berperang," ujar Budi.
Menkopolhukam Mahfud MD yang mewakili Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu mengatakan mendorong penuh suksesnya implementasi dari kesepakatan ini.
"Saya berharap kerja sama ini mampu meningkatkan kesiapan Indonesia dan negara-negara di kawasan dalam menghadapi keadaan darurat serta meningkatkan kapasitas dan kesiapan untuk menghadapi pandemi yang mungkin terjadi pada masa mendatang," kata Mahfud.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini memuat, di antaranya cara kerja sama dan kolaborasi antara Indonesia dan WHO, didasarkan pada langkah-langkah yang diterapkan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan, sejalan dengan Keputusan Presiden untuk mengelola pandemi COVID-19 dan masalah keamanan kesehatan lainnya.
Pusat pelatihan multinegara akan memungkinkan Indonesia dan negara-negara lain untuk memiliki pelatihan pelengkap melalui paket pelatihan baru yang inovatif, termasuk latihan simulasi.
Pelatihan akan mencakup berbagai bidang, termasuk mengelola keadaan darurat kesehatan masyarakat, manajemen medis dan logistik, serta dampak medis, sosial, dan ekonomi dari keadaan darurat.
Turut hadir dalam penandatanganan MoU ini, Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara Dr. Poonam Khetrapal Singh, perwakilan negara WHO untuk Indonesia Dr. N. Paranietharanand dan pejabat di lingkungan Kemhan, Kemkes, Kemlu, dan Unhan RI.
Pusat pelatihan multinegara akan memungkinkan Indonesia dan negara-negara lain untuk memiliki pelatihan pelengkap melalui paket pelatihan baru yang inovatif, termasuk latihan simulasi.
Pelatihan akan mencakup berbagai bidang, termasuk mengelola keadaan darurat kesehatan masyarakat, manajemen medis dan logistik, serta dampak medis, sosial, dan ekonomi dari keadaan darurat.
Turut hadir dalam penandatanganan MoU ini, Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara Dr. Poonam Khetrapal Singh, perwakilan negara WHO untuk Indonesia Dr. N. Paranietharanand dan pejabat di lingkungan Kemhan, Kemkes, Kemlu, dan Unhan RI.