Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Reisa Broto Asmoro menyebutkan bahwa Whole Genome Sequencing (WGS) dapat memperkuat monitoring pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 beserta mutasinya.

“Meski demikian terkait antisipasi ledakan kasus ini, ada beberapa rencana strategis yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan melakukan dan mendorong percepatan WGS,” kata Reisa dalam Siaran Sehat yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Berdasarkan pengertian dari Kementerian Kesehatan, WGS adalah sebuah proses untuk menentukan urutan DNA lengkap dari genom SARS-CoV2 (±30.000 bp) dengan menggunakan teknologi Next-Generation-Sequencing.

Dengan menggunakan WGS, pemerintah dapat mengidentifikasi proporsi serta jenis varian COVID-19. WGS juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti pengembangan vaksin, diagnostik, dan menentukan pola transmisi serta kekerabatan.

Baca juga: Menkes: Pandemi beri pelajaran tingkatkan surveilans dan digitalisasi
Baca juga: Kemenkes gencarkan pemeriksaan WGS seiring meningkatnya kasus COVID-19

Di mana saat ini, WGS mulai dioptimalisasikan di seluruh laboratorium yang ada di Indonesia, untuk memantau perkembangan sub varian XBB dan BQ1.

“Jadi pemerintah akan mengidentifikasi hubungan varian baru dengan peningkatan kasus melalui optimalisasi WGS yang diambil dari sampel di rumah sakit, kemudian melakukan analisis multivarian COVID-19,” ujar dia.

Ia menambahkan melalui WGS, pemerintah juga dapat mencari penyebab kematian dari orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 apakah berkaitan dengan komorbid ataupun vaksin dan lain sebagainya. Sambil meningkatkan testing dan tracing tentu ini didukung dengan suplai Reagen PC R yang mendorong aktifasi lab yang sudah ada

Selain WGS, Reisa turut menyatakan bahwa pemerintah terus meningkatkan kontrol dan pengawasan di ruang publik yang terutamanya adalah bandara. Monitoring dan evaluasi pandemi COVID-19 akan dilakukan secara berkala untuk menentukan kebijakan selanjutnya yang akan diterapkan.

“Kebijakan ini dilakukan kalau misalnya dibutuhkan pengetatan, kalau memang lonjakan kasus sangat tinggi, pelayanan di rumah sakit sangat tinggi, kematian sangat tinggi dan sebagainya,” katanya.

Baca juga: Kemenkes beri peneliti 18 alat WGS untuk tangani penyakit prioritas
Baca juga: Luhut harap BGS-I jadi terobosan Indonesia bidang riset kesehatan

Di mana salah satu kebijakan yang dicontohkan Reisa telah diterapkan adalah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) leveling sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2022 tentang PPKM COVID-19 di Wilayah Jawa-Bali, yang diberlakukan dari 8 November sampai dengan 21 November 2022.

Termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2022 tentang PPKM COVID-19 di Wilayah luar Jawa-Bali, yang diberlakukan dari 8 November sampai dengan 5 Desember 2022. Kedua peraturan itu menyatakan semua daerah di Indonesia berada di level satu.

Dengan upaya yang dilakukan Pemerintah, Reisa berharap semua orang tetap waspada dan bertindak dengan hati-hati. Oleh karenanya, evaluasi dan monitoring harus diimbangi dengan percepatan vaksinasi COVID-19 terutama pada dosis booster, serta menyiapkan sarana dan prasarana sebagai antisipasi lonjakan kasus yang tidak diharapkan.

“Jadi kita harus ekstra hati-hati, waspada, jangan sampai lonjakan kasus terjadi sangat tinggi sehingga muncul gelombang varian terbaru,” ujar duta adaptasi kebiasaan baru tersebut.

Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah perkuat WGS tangani pandemi
Baca juga: Pakar sebut 'whole genome sequencing' Indonesia perlu ditingkatkan