"Kepala Desa diharapkan kembali fokus menunaikan janji-janjinya kepada warga desa," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia mengemukakan, terdapat perbedaan alokasi Dana Desa pada 2023 dibandingkan tahun ini, yaitu terkait BLT Dana Desa (BLT DD) dan dana operasional pemerintahan desa.
"BLT DD tidak lagi 40 persen melainkan maksimal 25 persen. Dana operasional pemerintah desa paling banyak tiga persen dari pagu dana desa setiap desa," papar Mendes PDTT saat sosialisasi kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 di Madiun, Jawa Timur, Minggu.
Baca juga: Akademisi nilai Dana Desa dorong peningkatan ekonomi kerakyatan
Baca juga: Mendes upayakan tanggungjawab dana operasional desa sistem lumpsum
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi Kepala Desa di Jawa Timur karena sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Sementara itu tercatat, sejak tahun pertama implementasi Undang-Undang Desa pada tahun 2015 hingga 2022 ini, dana desa telah tersalurkan ke 74.961 desa sebesar Rp468 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar optimistis desa dapat menjadi momentum perubahan arah pembangunan yang awalnya dari pusat ke daerah dibalik dari desa untuk nasional.
"Pembangunan diubah harus dimulai dari semua level bawah dan pembangunan desa inilah sebagai bagian dari perencanaan dimulainya pembangunan tidak lagi dari atas tetapi dari bawah," tuturnya dalam acara sosialisasi itu.
Baca juga: KPK ajak masyarakat cegah korupsi penggunaan dana desaDalam kesempatan itu, ia mengapresiasi Kepala Desa di Jawa Timur karena sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Sementara itu tercatat, sejak tahun pertama implementasi Undang-Undang Desa pada tahun 2015 hingga 2022 ini, dana desa telah tersalurkan ke 74.961 desa sebesar Rp468 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar optimistis desa dapat menjadi momentum perubahan arah pembangunan yang awalnya dari pusat ke daerah dibalik dari desa untuk nasional.
"Pembangunan diubah harus dimulai dari semua level bawah dan pembangunan desa inilah sebagai bagian dari perencanaan dimulainya pembangunan tidak lagi dari atas tetapi dari bawah," tuturnya dalam acara sosialisasi itu.
Baca juga: Kemenkeu dampingi 12 desa di Timor Tengah Selatan kelola dana desa