Washington (ANTARA) - Presiden Joe Biden telah menyetujui pengunduran diri Komisaris Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS Christopher Magnus, demikian menurut Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.

Pernyataan Gedung Putih tersebut muncul hanya berselang sehari setelah media AS melaporkan bahwa Magnus telah diminta untuk mengundurkan diri atau dipecat akibat ketegangan yang terjadi dalam pemerintahan Biden terkait rekor jumlah migran yang menyeberang di perbatasan AS-Meksiko.

"Saya segera mengajukan pengunduran diri saya tetapi berharap yang terbaik untuk Anda dan pemerintahan Anda ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini," kata Magnus dalam surat pengunduran diri tersebut.


Baca juga: Kedubes AS mengeluarkan visa imigran lagi di Havana, tapi sedikit

Jumlah penangkapan migran di perbatasan AS-Meksiko melonjak ke rekor tertinggi selama pemerintahan Biden, seorang Demokrat yang menjabat pada 2021, sehingga memicu serangan oleh Partai Republik yang mengatakan kebijakannya terlalu lunak.

Sementara itu pemerintah di bawah Biden mengatakan mereka bertujuan untuk menciptakan sistem imigrasi yang lebih tertib dan manusiawi, dan telah berusaha keras untuk menangani tantangan operasional dan politik yang menyertai tingginya jumlah penyeberangan.

Pakar migrasi mengatakan kemiskinan, kekerasan, dan kerawanan pangan merupakan faktor yang mendorong para migran meninggalkan Guatemala, Honduras, dan El Salvador untuk memasuki AS.

Baca juga: Kasus COVID di pusat detensi imigrasi AS melonjak

Magnus (62 tahun), dilantik pada bulan Desember 2021 sebagai komisaris CBP, sebuah badan beranggotakan 60.000 orang yang mengawasi keamanan, perdagangan, dan perjalanan perbatasan.

Ia pernah bekerja untuk Departemen Kepolisian di Michigan, Dakota Utara, dan California sebelum menjadi kepala polisi di Tucson, Arizona, pada 2016.

Ketika Biden mencalonkan Magnus untuk jabatan tersebut pada 2021, Gedung Putih menyebutnya sebagai seorang reformis yang berfokus pada membangun kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban petugas.

Sumber: Reuters


Baca juga: Presiden Ukraina: Konflik di wilayah Donetsk 'sungguh mengerikan'

Baca juga: Ukraina rebut kembali Kherson setelah pasukan Rusia mundur