C20: Monopoli kekayaan intelektual hambat perluasan manufaktur vaksin
12 November 2022 21:59 WIB
Ilustrasi - Chair C20 Sugeng Bahagijo (kiri) membacakan dokumen komunike C20 pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi C20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (6/10/2022). ANTARA/HO-C20 Indonesia/am.
Denpasar (ANTARA) - Wadah organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia atau Civil-20 (C20) memandang monopoli kekayaan intelektual telah menghambat perluasan manufaktur vaksin di seluruh dunia.
Koordinator Kelompok Kerja C20 bidang Akses Vaksin dan Kesehatan Global Agung Prakoso mengatakan monopoli itu menyebabkan akses pada kebutuhan-kebutuhan kesehatan menjadi sulit karena semuanya dimonopoli oleh perusahaan farmasi, sehingga produksi vaksin hanya terbatas pada manufaktur tertentu saja.
"Padahal ada banyak sekali manufaktur yang berpotensi untuk memproduksi vaksin, salah satunya ada di Indonesia, 20 di India, kemudian ada satu di Afrika Selatan, dan Argentina serta Brasil juga sudah memiliki manufaktur yang sudah bisa dimanfaatkan," ujarnya dalam diskusi bertajuk Civil-20 Health Conference on Vaccine Equity 'Ensuring G20 Real Commitment' di Denpasar, Bali, Sabtu.
Agung menuturkan fasilitas manufaktur yang terdapat di negara berkembang dan negara miskin tidak bisa dimaksimalkan secara cepat akibat adanya hambatan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China.
Baca juga: Menlu RI dan Menkes Ethiopia bahas vaksinasi global COVID
Baca juga: India: Ketersediaan vaksin pulihkan kesehatan global
Pada awal G20, kami mengusulkan agar G20 menyetujui proposal TRIPS Waiver atau penangguhan kekayaan intelektual, tetapi KTM WTO ke-12, kami menemui hasil yang cukup mengecewakan," ucapnya.
Koordinator Pengembangan dan Program Kekayaan Intelektual dari Third World Network (TWN) Sangeeta Shashikant menyampaikan pandemi adalah pengulangan dari sejarah, sehingga perubahan sangat diharapkan untuk kehidupan yang lebih baik.
Menurutnya, skema pembagian manfaat atau benefit sharing dapat membawa keadilan yang besar terhadap akses vaksin dan kesehatan terkhusus bagi negara-negara berkembangan dan negara-negara miskin di seluruh dunia.
Pada awal November 2022, ada 12,9 miliar vaksin yang sudah disuntikkan kepada penduduk dunia dengan kecepatan sekitar 2,17 juta vaksin yang disuntikkan setiap hari.
Namun demikian, masih ada 23,6 persen dari masyarakat di negara-negara miskin yang baru menerima satu dosis vaksin. Kondisi itu masih menjadi masalah secara umum.*
Baca juga: Indonesia diharap bahas ketimpangan vaksinasi global di Presidensi G20
Baca juga: Indonesia angkat kesetaraan akses dan distribusi vaksin di G20
Koordinator Kelompok Kerja C20 bidang Akses Vaksin dan Kesehatan Global Agung Prakoso mengatakan monopoli itu menyebabkan akses pada kebutuhan-kebutuhan kesehatan menjadi sulit karena semuanya dimonopoli oleh perusahaan farmasi, sehingga produksi vaksin hanya terbatas pada manufaktur tertentu saja.
"Padahal ada banyak sekali manufaktur yang berpotensi untuk memproduksi vaksin, salah satunya ada di Indonesia, 20 di India, kemudian ada satu di Afrika Selatan, dan Argentina serta Brasil juga sudah memiliki manufaktur yang sudah bisa dimanfaatkan," ujarnya dalam diskusi bertajuk Civil-20 Health Conference on Vaccine Equity 'Ensuring G20 Real Commitment' di Denpasar, Bali, Sabtu.
Agung menuturkan fasilitas manufaktur yang terdapat di negara berkembang dan negara miskin tidak bisa dimaksimalkan secara cepat akibat adanya hambatan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China.
Baca juga: Menlu RI dan Menkes Ethiopia bahas vaksinasi global COVID
Baca juga: India: Ketersediaan vaksin pulihkan kesehatan global
Pada awal G20, kami mengusulkan agar G20 menyetujui proposal TRIPS Waiver atau penangguhan kekayaan intelektual, tetapi KTM WTO ke-12, kami menemui hasil yang cukup mengecewakan," ucapnya.
Koordinator Pengembangan dan Program Kekayaan Intelektual dari Third World Network (TWN) Sangeeta Shashikant menyampaikan pandemi adalah pengulangan dari sejarah, sehingga perubahan sangat diharapkan untuk kehidupan yang lebih baik.
Menurutnya, skema pembagian manfaat atau benefit sharing dapat membawa keadilan yang besar terhadap akses vaksin dan kesehatan terkhusus bagi negara-negara berkembangan dan negara-negara miskin di seluruh dunia.
Pada awal November 2022, ada 12,9 miliar vaksin yang sudah disuntikkan kepada penduduk dunia dengan kecepatan sekitar 2,17 juta vaksin yang disuntikkan setiap hari.
Namun demikian, masih ada 23,6 persen dari masyarakat di negara-negara miskin yang baru menerima satu dosis vaksin. Kondisi itu masih menjadi masalah secara umum.*
Baca juga: Indonesia diharap bahas ketimpangan vaksinasi global di Presidensi G20
Baca juga: Indonesia angkat kesetaraan akses dan distribusi vaksin di G20
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
Tags: