Sorong (ANTARA) - Penjabat Bupati Maybrat, Benhard Rondonuwu, bersama aparat TNI dan Polri meninjau situs keamanan kampung-kampung di wilayah Aifat Timur Raya yang ditinggalkan penduduk akibat teror kelompok separatis bersenjata.

Dalam peninjauan sehari penuh Jumat (11/11) dia didampingi Dansat Brimob Polda Papua Barat, Komisaris Besar Polisi Pria Premos, Komandan Kodim 1809/Maybrat, Letnan Kolonel Infantri Yohanes Andi Wibowo, Dansatgas Yonif RK 136/Tuah Sakti, Letnan Kolonel Infantri Andi Ariyanto, dan Kepala Polres Maybrat, AKBP Gleen Rooi Molle.

Baca juga: Kodam Kasuari: Tidak benar rombongan Pj Bupati Maybrat diserang KKB

Rondonuwu mengatakan, peninjauan dilakukan dalam rangka memulangkan warga yang eksodus dari kampungnya guna menghindari teror kelompok separatis bersenjata di sana.

Ia mengatakan, peninjauan juga untuk memastikan kondisi keamanan kampung-kampung di wilayah Aifat Timur Raya aman terkendali sehingga ketika masyarakat dipulangkan kembali ke kampungnya masing-masing sudah tidak ada rasa takut.

Baca juga: TNI AD dalami penyerangan Pos Koramil Mare di Kabupaten Maybrat

"Kampung-kampung di wilayah Aifat Timur Raya yang dikunjungi adalah Kampung Sory, Kampung Sabah, Kampung Taksimara, Kampung Kamundan, dan Kampung Fankario dalam kondisi aman dan dalam waktu dekat warga yang mengungsi akan dipulangkan," ujarnya.

Ia menyampaikan, upaya ini sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah untuk melayani setiap lapisan masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri memiliki tugas dan kewajiban dalam menjamin kehidupan dan keamanan masyarakat di Maybrat.

Baca juga: Pos Koramil Maybrat diserang pemabuk bawa parang

Ia mengatakan pula bahwa pemulangan pengungsi ini merupakan salah satu tugas yang diberikan menteri dalam negeri kepadanya sebagai penjabat bupati.

Dikatakan, TNI dan Polri memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di kampung-kampung Aifat Timur Raya dimana mereka hadir dan tinggal bersama masyarakat.

Baca juga: Tiga prajurit korban penembakan Maybrat dirawat di KRI dr Soeharso-990

Tidak hanya jaminan keamanan, tetapi pemerintah daerah juga menjamin kebutuhan masyarakat pengungsi tersebut baik kebutuhan pangan maupun perabotan rumah tangga.