LKPP luncurkan "tagline" perkuat komitmen gunakan katalog pengadaan
11 November 2022 14:06 WIB
Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam FDG terkait naskah akademik dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengadaan barang/jasa publik yang ditargetkan masuk prioritas program legislasi nasional 2023. (ANTARA/HO LKPP)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan tagline "KITA Membangun Negeri" untuk memperkuat komitmen bersama dalam peningkatan penggunaan katalog elektronik dalam belanja pemerintah.
Kata KITA dalam tagline tersebut merupakan akronim Katalog Indonesia Turut Andil, sejalan dengan pengembangan katalog elektronik yang saat ini menjadi salah satu fokus program LKPP.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menjelaskan dengan seruan "Dari Kita, Untuk Kita, Oleh Kita", diharapkan belanja pemerintah yang dilakukan melalui katalog elektronik selalu berorientasi pada produk dalam negeri.
"Jadi mindset belanja pemerintah jangan hanya dari kita untuk kita saja, atau sebatas memastikan hasil pembangunan dari pajak dirasakan masyarakat. Saat ini selain dari kita untuk kita, juga yang penting adalah oleh kita, yaitu belanjanya harus produk dalam negeri, produk kita sendiri," kata Hendi, sapaan akrabnya.
Baca juga: LKPP respons pernyataan KSP soal ketidaksinkronan data belanja PDN Mantan Wali Kota Semarang itu mengungkapkan, setelah ada lebih dari 2 juta produk tersedia di katalog elektronik, fokus LKPP saat ini adalah mendongkrak penjualan produk yang telah ada.
"Sekarang yang dibutuhkan pelaku usaha lokal, terutama mikro kecil itu kan tidak hanya tayang produknya, tapi terbeli. Maka ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan komitmen seluruh K/L/ Pemda," katanya.
Baca juga: LKPP minta pemda segera manfaatkan kartu kredit pemerintah dukung UMK
Oleh karena itu, dengan semangat tagline KITA Membangun Negeri, LKPP akan turun langsung ke berbagai daerah untuk memberikan pendampingan guna mendongkrak nilai transaksi belanja pemerintah melalui sistem katalog elektronik, terkhusus produk dalam negeri.
"Kami dari LKPP akan mendorong agar perencanaan anggaran bisa nyambung dengan produk dalam negeri dan UMK yang ada di sistem katalog. Harapannya tentu dalam menyusun perencanaan bisa memperhatikan yang ada di katalog dulu. Atau kalau sebaliknya ya diinventaris kebutuhannya, mana UMK yang berpotensi, kita dampingi sampai produk tayang," imbuh Hendi.
Kata KITA dalam tagline tersebut merupakan akronim Katalog Indonesia Turut Andil, sejalan dengan pengembangan katalog elektronik yang saat ini menjadi salah satu fokus program LKPP.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menjelaskan dengan seruan "Dari Kita, Untuk Kita, Oleh Kita", diharapkan belanja pemerintah yang dilakukan melalui katalog elektronik selalu berorientasi pada produk dalam negeri.
"Jadi mindset belanja pemerintah jangan hanya dari kita untuk kita saja, atau sebatas memastikan hasil pembangunan dari pajak dirasakan masyarakat. Saat ini selain dari kita untuk kita, juga yang penting adalah oleh kita, yaitu belanjanya harus produk dalam negeri, produk kita sendiri," kata Hendi, sapaan akrabnya.
Baca juga: LKPP respons pernyataan KSP soal ketidaksinkronan data belanja PDN Mantan Wali Kota Semarang itu mengungkapkan, setelah ada lebih dari 2 juta produk tersedia di katalog elektronik, fokus LKPP saat ini adalah mendongkrak penjualan produk yang telah ada.
"Sekarang yang dibutuhkan pelaku usaha lokal, terutama mikro kecil itu kan tidak hanya tayang produknya, tapi terbeli. Maka ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan komitmen seluruh K/L/ Pemda," katanya.
Baca juga: LKPP minta pemda segera manfaatkan kartu kredit pemerintah dukung UMK
Oleh karena itu, dengan semangat tagline KITA Membangun Negeri, LKPP akan turun langsung ke berbagai daerah untuk memberikan pendampingan guna mendongkrak nilai transaksi belanja pemerintah melalui sistem katalog elektronik, terkhusus produk dalam negeri.
"Kami dari LKPP akan mendorong agar perencanaan anggaran bisa nyambung dengan produk dalam negeri dan UMK yang ada di sistem katalog. Harapannya tentu dalam menyusun perencanaan bisa memperhatikan yang ada di katalog dulu. Atau kalau sebaliknya ya diinventaris kebutuhannya, mana UMK yang berpotensi, kita dampingi sampai produk tayang," imbuh Hendi.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
Tags: