Bali (ANTARA) - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota merupakan upaya signifikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang aman dan merata di Indonesia.

“Ini menggeser pusat gravitasi negara untuk kegiatan ekonomi,” katanya dalam acara High Level Experts and Leaders Panel (HELP) Conference Presidensi G20 Indonesia di Badung, Bali, Jumat.

Bambang mengatakan langkah pemindahan ini penting karena kota dan infrastrukturnya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Baca juga: Pembangunan infrastruktur IKN percepat kesejahteraan wilayah sekitar

Menurutnya, pembangunan ibu kota baru dapat berperan sebagai tulang punggung penting perekonomian lokal, regional, serta nasional karena memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, ia mengatakan langkah tersebut sekaligus akan meringankan beban struktural berat yang dipikul oleh ibu kota Jakarta saat ini.

Oleh sebab itu, pemindahan ibu kota akan mengangkat sebagian dari beban tersebut dan memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk memperkuat perannya sebagai pusat keuangan.

Luas wilayah IKN Nusantara sendiri meliputi luas daratan dan perairan sekitar 324.332 hektare dengan luas daratan saja sekitar 256.142 hektare yang merupakan 3,5 kali lebih besar dari Singapura.

Dari luas daratan tersebut sekitar 56.180 hektare akan dikembangkan sebagai urban area sedangkan wilayah inti pemerintahan akan dibangun di atas lahan seluas 6.671 hektare.

“Pembangunan IKN Nusantara secara utuh akan memakan waktu lebih dari dua dekade,” ujar Bambang.

Baca juga: Kepala Otorita: IKN jadi kota netral karbon pada 2045

Ia merinci pemerintah akan terlebih dahulu membangun Istana Presiden, kantor pemerintah serta layanan penting seperti sekolah, rumah sakit, pasar, department store, dan fasilitas hiburan.

Untuk saat ini, pemerintah sedang berada di fase pertama yaitu fase untuk membangun infrastruktur dan fasilitas utama di area inti pemerintah termasuk pembangunan Istana Kepresidenan, kantor pemerintahan serta perumahan pegawai negeri sipil dan militer.

Pada pertengahan 2024, para pemimpin negara yang didukung oleh pegawai negeri, polisi, dan angkatan bersenjata akan mulai pindah ke lokasi baru di IKN Nusantara ini.

Kemudian pembangunan tahap kedua akan dimulai pada 2025 hingga 2029 dengan memperkuat kawasan inti IKN Nusantara yaitu mengembangkan transportasi umum dan memperluas perkantoran, perumahan, serta kawasan komersial.

Tiga fase berikutnya dari 2029 hingga 2045 akan mencakup pengembangan yang jauh lebih luas dan masif di bidang pendidikan, kesehatan, dan industri teknologi tinggi.