Indonesia dorong pembentukan ASEAN Maritime Outlook
10 November 2022 14:31 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (tengah) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) menghadiri Pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11/2022). (ANTARA/HO-Kemenlu RI)
Phnom Penh (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia mendorong pembentukan ASEAN Maritime Outlook untuk membuka kerja sama yang lebih luas dalam hubungan dengan mitra ASEAN.
"Kerja sama maritim harus menjadi masa depan yang menyatukan kita dengan mitra, bukan malah memisahkan," kata Menlu Retno pada Pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN (APSC) ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis.
Ia mengatakan kepentingan peningkatan kerja sama maritim ASEAN dengan mitra menjadi alasan dari rekomendasi Indonesia untuk pembentukan ASEAN Maritime Outlook (AMO).
"Kita mengetahui potensi besar kontribusi kerja sama maritim untuk kesejahteraan di Indo-Pasifik. Sebagaimana diketahui, isu maritim sering hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit. Sementara potensi kerja sama maritim, terutama di Indo-Pasifik sangatlah besar," ujar Retno.
Dengan potensi besar itulah, menurut dia, ASEAN memasukkan kerja sama maritim sebagai salah satu prioritas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Tahun depan, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN, dan isu kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas di mana Indonesia akan mendorong kerja sama praktis dan konkret antara ASEAN dan negara-negara mitra wicaranya.
Baca juga: Keketuaan Indonesia diminta perkuat sentralitas, kesatuan ASEAN
Selain isu maritim, Menlu Retno dalam Pertemuan APSC juga menekankan pentingnya visi yang progresif mengenai hak asasi manusia (HAM). Dia mengajak ASEAN untuk
mengarusutamakan unsur HAM dalam ketiga pilar kerja sama ASEAN.
Untuk itu, Menlu Retno mengusulkan agar Dialog HAM ASEAN untuk dilakukan secara reguler dan terbuka dengan menyertakan semua pemangku kepentingan guna memperkuat mandat perlindungan badan HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).
Dalam pertemuan APSC itu, Indonesia juga diwakili oleh Menteri Koordinator Polhukam RI Mohammad Mahfud MD yang membahas isu penyelundupan manusia, Laut China Selatan,
serta dinamika di kawasan Asia Tenggara dan di dunia.
Menkopolhukam RI pada kesempatan itu menyampaikan agar penanganan ketiga isu tersebut dapat dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme ASEAN.
Pertemuan APSC ke-25 telah mendengarkan laporan Sekretariat ASEAN atas perkembangan implementasi dari cetak biru pilar politik dan keamanan ASEAN.
APSC ke-25 dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN untuk melihat implementasi dan potensi sinergi berbagai kerja sama di Pilar Politik-Keamanan ASEAN.
Baca juga: Sesi Retreat KTT ASEAN bahas masalah Myanmar dan hubungan ASEAN
Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Phnom Penh hadiri KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN
"Kerja sama maritim harus menjadi masa depan yang menyatukan kita dengan mitra, bukan malah memisahkan," kata Menlu Retno pada Pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN (APSC) ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis.
Ia mengatakan kepentingan peningkatan kerja sama maritim ASEAN dengan mitra menjadi alasan dari rekomendasi Indonesia untuk pembentukan ASEAN Maritime Outlook (AMO).
"Kita mengetahui potensi besar kontribusi kerja sama maritim untuk kesejahteraan di Indo-Pasifik. Sebagaimana diketahui, isu maritim sering hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit. Sementara potensi kerja sama maritim, terutama di Indo-Pasifik sangatlah besar," ujar Retno.
Dengan potensi besar itulah, menurut dia, ASEAN memasukkan kerja sama maritim sebagai salah satu prioritas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Tahun depan, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN, dan isu kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas di mana Indonesia akan mendorong kerja sama praktis dan konkret antara ASEAN dan negara-negara mitra wicaranya.
Baca juga: Keketuaan Indonesia diminta perkuat sentralitas, kesatuan ASEAN
Selain isu maritim, Menlu Retno dalam Pertemuan APSC juga menekankan pentingnya visi yang progresif mengenai hak asasi manusia (HAM). Dia mengajak ASEAN untuk
mengarusutamakan unsur HAM dalam ketiga pilar kerja sama ASEAN.
Untuk itu, Menlu Retno mengusulkan agar Dialog HAM ASEAN untuk dilakukan secara reguler dan terbuka dengan menyertakan semua pemangku kepentingan guna memperkuat mandat perlindungan badan HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).
Dalam pertemuan APSC itu, Indonesia juga diwakili oleh Menteri Koordinator Polhukam RI Mohammad Mahfud MD yang membahas isu penyelundupan manusia, Laut China Selatan,
serta dinamika di kawasan Asia Tenggara dan di dunia.
Menkopolhukam RI pada kesempatan itu menyampaikan agar penanganan ketiga isu tersebut dapat dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme ASEAN.
Pertemuan APSC ke-25 telah mendengarkan laporan Sekretariat ASEAN atas perkembangan implementasi dari cetak biru pilar politik dan keamanan ASEAN.
APSC ke-25 dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN untuk melihat implementasi dan potensi sinergi berbagai kerja sama di Pilar Politik-Keamanan ASEAN.
Baca juga: Sesi Retreat KTT ASEAN bahas masalah Myanmar dan hubungan ASEAN
Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Phnom Penh hadiri KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
Tags: