"Ya kalau masih ada prioritas lain, ya gak apa-apa," kata Ganjar Pranowo di sela melakukan kunjungan kerja di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut dia, persoalan anggaran pengadaan mobil listrik itu kebijakan masing-masing pemerintah daerah untuk menentukannya, dan dirinya yakin jika anggaran itu dihapus, maka masih dapat diprioritaskan untuk lainnya.
Baca juga: Kendaraan listrik ciptakan efisiensi bagi industri logistik
Selain itu, ujar dia, pembelian mobil listrik itu bisa disesuaikan kondisi anggaran suatu daerah. "Tergantung kondisinya, kalau memang itu ada ya disiapin," ujar Gubernur Jateng.
Kendati demikian, Ganjar menegaskan jika dirinya mendukung penggunaan mobil listrik untuk operasional kendaraan dinas kepala daerah beserta jajarannya.
"Tentu saja itu bisa dilakukan jika anggarannya tersedia. Kalau ada saya sih setuju," kata Ganjar.
Baca juga: Menhub lepas touring mobil listrik Jakarta-Bali
Disebutkan bahwa saat ini, di Provinsi Jateng tercatat baru Pemkot Surakarta dan Pemkot Salatiga yang memutuskan tak membeli mobil listrik pada tahun depan dengan sejumlah pertimbangan tertentu.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memutuskan tidak menganggarkan pembelian kendaraan dinas berupa mobil listrik dan memprioritaskan untuk membangun infrastruktur seperti fasilitas umum berupa pasar.
Dengan alasan yang hampir sama, Pemkot Salatiga juga belum berencana membeli mobil listrik sebagai operasional mobil dinas karena belum ada anggaran yang mencukupi.
Baca juga: Mensesneg terkesan dengan performa mobil listrik BZ4X
Baca juga: Moeldoko: Pemerintah kaji insentif untuk konversi ke kendaraan listrik