Forum menteri sektoral ASEAN sepakati kerja sama netralitas karbon
9 November 2022 20:56 WIB
Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau forum antar menteri sektoral menyepakati kerja sama netralitas karbon dan agenda ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Rabu (9/11/2022), ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian
Jakarta (ANTARA) - Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau forum antar menteri sektoral yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, pada Rabu, (9/11), menyepakati kerja sama netralitas karbon dan agenda ekonomi berkelanjutan di kawasan ASEAN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi RI, dilansir dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menyampaikan pertemuan ini bertujuan memperkuat kesiapan ASEAN dalam menghadapi ancaman dan membangun kapasitas untuk ketahanan jangka panjang.
“Perubahan iklim diperkirakan akan mengurangi 4- 18 persen dari PDB global pada 2050, sementara di ASEAN diperkirakan akan kehilangan 4- 37 persen PDB-nya,” ujar Menko Airlangga.
Dia melanjutkan, transisi menuju masa depan berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan dan kelangsungan di kawasan ASEAN.
Dia mengatakan agenda dekarbonisasi tidak hanya milik pemerintah, akan tetapi upaya bersama yang juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.
“Kita perlu mengarusutamakan agenda keberlanjutan di setiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen kita pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Airlangga.
Dalam kesempatan ini, dia mengusulkan lima langkah strategis yakni, pertama, pengembangan strategi yang inklusif, partisipatif dan konsultatif terhadap semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, Iptek, keuangan, dan industri yang melibatkan masyarakat. Kedua, pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis.
Kemudian, ketiga, peningkatan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur ASEAN, keempat, pengadaan instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon, dan kelima, pelibatan secara aktif negara mitra untuk mendapatkan dukungan.
Di akhir pertemuan, semua menteri menyepakati pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi terutama sektor pertanian, energi dan transportasi.
Selain itu, juga mendukung pengembangan strategi netralitas karbon ASEAN, yang terdiri dari, inventori gas rumah kaca, pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekjen ASEAN menekankan skenario netralitas karbon berpotensi memberikan manfaat ekonomi sebesar 12,5 triliun dolar AS, rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 3,5 persen pertahun untuk 50 tahun ke depan,dan menciptakan 30 juta lapangan kerja lintas ASEAN di 2030.
Baca juga: Luhut sebut emisi karbon per kapita di Indonesia rendah
Baca juga: Indonesia dorong empat skema implementasi nilai ekonomi karbon
Baca juga: WTO akan atasi hambatan perdagangan untuk transisi rendah karbon
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi RI, dilansir dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menyampaikan pertemuan ini bertujuan memperkuat kesiapan ASEAN dalam menghadapi ancaman dan membangun kapasitas untuk ketahanan jangka panjang.
“Perubahan iklim diperkirakan akan mengurangi 4- 18 persen dari PDB global pada 2050, sementara di ASEAN diperkirakan akan kehilangan 4- 37 persen PDB-nya,” ujar Menko Airlangga.
Dia melanjutkan, transisi menuju masa depan berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan dan kelangsungan di kawasan ASEAN.
Dia mengatakan agenda dekarbonisasi tidak hanya milik pemerintah, akan tetapi upaya bersama yang juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.
“Kita perlu mengarusutamakan agenda keberlanjutan di setiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen kita pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Airlangga.
Dalam kesempatan ini, dia mengusulkan lima langkah strategis yakni, pertama, pengembangan strategi yang inklusif, partisipatif dan konsultatif terhadap semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, Iptek, keuangan, dan industri yang melibatkan masyarakat. Kedua, pengawasan yang efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan yang strategis.
Kemudian, ketiga, peningkatan tata kelola implementasi yang akuntabel dengan memanfaatkan struktur ASEAN, keempat, pengadaan instansi pengampu di masing-masing negara untuk membahas inisiatif netralitas karbon, dan kelima, pelibatan secara aktif negara mitra untuk mendapatkan dukungan.
Di akhir pertemuan, semua menteri menyepakati pentingnya pembangunan berkelanjutan di sektor ekonomi terutama sektor pertanian, energi dan transportasi.
Selain itu, juga mendukung pengembangan strategi netralitas karbon ASEAN, yang terdiri dari, inventori gas rumah kaca, pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kredit karbon, menciptakan pasar karbon di kawasan, investasi teknologi rendah karbon dan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekjen ASEAN menekankan skenario netralitas karbon berpotensi memberikan manfaat ekonomi sebesar 12,5 triliun dolar AS, rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 3,5 persen pertahun untuk 50 tahun ke depan,dan menciptakan 30 juta lapangan kerja lintas ASEAN di 2030.
Baca juga: Luhut sebut emisi karbon per kapita di Indonesia rendah
Baca juga: Indonesia dorong empat skema implementasi nilai ekonomi karbon
Baca juga: WTO akan atasi hambatan perdagangan untuk transisi rendah karbon
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
Tags: