Koordinator Kelompok Kerja Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Tina Jupartini mengatakan hal tersebut dikarenakan rata-rata anak usia 15 tahun dengan disabilitas intelektual memiliki pengetahuan yang rendah terkait kesehatan reproduksi termasuk konsep perempuan dan laki-laki, pubertas, kehamilan, relasi yang sehat, hingga cara melindungi diri dari kekerasan seksual.
"Dan orang dewasa, kadang-kadang memberikan memberikan pemahaman yang keliru dalam menjelaskan kesehatan reproduksi dan malah masih menganggapnya sebagai hal yang sangat tabu," ujar Tina dalam webinar "Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Anak Tunagrahita" yang diikuti daring dari Jakarta, Selasa.
Selain itu, Tina menyebutkan bahwa berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI November 2021, terdapat 8.800 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual menjadi kasus dengan jumlah korban terbanyak, yaitu 591 orang.
Baca juga: BKKBN: Ekonomi dan kesadaran kespro picu perdagangan anak di RI
Anak penyandang disabilitas, menurut dia, menjadi sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual bahkan oleh orang terdekat karena rendahnya pengetahuan yang dia miliki.
"Hal ini membuat anak penyandang disabilitas hidupnya menjadi tidak aman dan merasa tertekan," kata Tina.
Untuk itu, ia mengatakan Ditjen GTK Kemendikbudristek telah bekerja sama dengan Ditjen Kesmas Kementerian Kesehatan menjalankan program Pemberdayaan Master Teacher untuk menghasilkan guru potensial dalam pendidikan kesehatan reproduksi.
Adapun pelaksanaan program tersebut, lanjut dia, didukung oleh United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) dan Rutgers WPF Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa program tersebut diawali dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) pendidikan kesehatan reproduksi dengan peserta yang merupakan guru-guru dari Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mengajar peserta didik tunagrahita. Menurut dia, kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada 2021.
Baca juga: Kepala BKKBN raih penghargaan POGI atas keberhasilan terapkan kespro
Pelaksanaan kegiatan tersebut, lanjut dia, adalah untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya yang mengajar anak tunagrahita, agar dapat mendampingi tumbuh kembang reproduksi peserta didiknya sesuai kewenangannya.
Selain itu, kata dia, program tersebut juga bertujuan agar para guru dapat saling berbagi pengalaman serta terwujudnya pengembangan kemampuan dan kinerja guru mengenai kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kerja Guru (KKG).
"Setelah mengikuti ToT, para peserta mengimplementasikan materi dan menyusun praktik baik. Dari praktik baik yang dilakukan, guru tersebut ditetapkan sebagai master teacher," katanya.
"Dan pada 2022 ini, master teacher telah mensosialisasikan dan mendiseminasikan praktik baik pada guru SLB lainnya yang kami sebut sebagai partner teacher. Dan master teacher mendampingi pelaksanaan implementasi di SLB partner teacher," pungkas Tina.
Baca juga: Dokter: Edukasi seksualitas penting untuk cegah pelecehan pada anak
Baca juga: Perlindungan kesehatan reproduksi pekerja beri dampak ke perusahaan