Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah Indonesia menginginkan tugas Aceh Monitoring Mission (AMM) bisa diperpanjang dua bulan lagi hingga Agustus 2006. "Rencananya kita ingin AMM bisa diperpanjang dua bulan lagi sampai selesainya pilkada di Aceh," kata Wapres Jusuf Kalla seusai melakukan pertemuan dengan Sekjen Uni Eropa Javier Solana di kediaman Jl Diponegoro Jakarta, Minggu. Menurut Wapres, perpanjangan tugas AMM tersebut dilakukan agar bisa menjadi pemantau pada proses pilkada di Aceh. Masa tugas AMM akan berakhir pada 15 Juni 2006. Sementara pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, tambah Wapres, akan selesai pada pertengahan Mei atau setidaknya akhir Mei 2006. "Target penyelesaian UU Pemerintahan Aceh pada pertengahan Mei atau setidaknya akhir Mei. Jika perlu tiga bulan untuk persiapan Pilkada maka kami mengundang AMM diperpanjang lagi untuk dua bualn," kata Wapres. Sementara itu, Menkominfo Sofyan Djalil mengatakan, permintaan perpanjangan tugas AMM tersebut baru dalam tahap lisan yang disampaikan Wapres kepada Sekjen Uni Eropa Javier Solana. "Perpanjangan itu belum resmi. Nanti Menlu yang akan mengirimkan surat permintaan resmi," Kata Sofyan Djalil. Menurut Sofyan Djalil, memang keberadaan AMM pada saat proses pilkada di Aceh tidak diharuskan oleh MoU Helshinki. Namun, tambahnya hal itu diperlukan untuk membangun rasa saling percaya seperti yang selama ini telah terjalin. Sementara mengenai jumlah anggota AMM, tambah Menkominfo, akan tetap tidak berubah seperti yang sudah ada. Menkominfo juga menjelaskan berdasarkan MoU Helshinki maka ada klausul yang menyatakan proses pilkada akan diawasi oleh masyarakat internasional. "Karena itu daripada mengundang pengamat asing lebih baik AMM saja kita perpanjang," kata Menkominfo. Pertemuan antara Wapres Jusuf Kalla dengan Sekjen Uni Eropa Javier Solana dan rombongan berlangsung sejak pukul 11.00 WIB dan baru berakhir pukul 14.15 wib setelah diselingi dengan makan siang. Dalam pertemuan itu Wapres Jusuf Kalla didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Menlu Hasan Wirayudha, Menkominfo Sofyan Djalil, Menhukum dan HAM Hamid Awaluudin serta ketua BRR Kuntoro Mangkusoebroto.(*)