Surabaya (ANTARA) - Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) mendeklarasikan komunikasi kebangsaan Indonesia untuk menjaga keutuhan negara melalui kebebasan hak asasi manusia dalam berkomunikasi.

"Deklarasi komunikasi kebangsaan merupakan kegiatan lanjutan dari deklarasi komunikasi kebangsaan di Aceh pada 2019," kata Ketua Umum PP ISKI Dadang Rahmat Hidayat di sela kegiatan konferensi nasional bertajuk "Melampaui Komunikasi Digital: Peluang dan Tantangan bagi Kemanusiaan" di Surabaya, Senin.

ISKI Pusat dan ISKI Jatim, kata dia, berupaya menguatkan kolaborasi inklusif keilmuan dan praktik profesi komunikasi yang makin dinamis, serta menguatkan kolaborasi dan kampus komunikasi dunia.

Sementara itu, konferensi nasional tersebut dihadiri oleh puluhan pengurus ISKI dari Indonesia bagian timur itu, dibuka langsung secara daring oleh Menteri Komunikasi dan informatika Indonesia Johnny G. Plate.

Baca juga: Dewan Pembina ISKI sebut seni satukan perbedaan

Baca juga: Pakar : komunikasi perlu menjadi kuliah pokok berbagai keilmuan

"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan, kesatuan dan solidaritas masyarakat Indonesia," kata dia.

Menurut Dadang, acara yang juga menjadi ajang silaturahmi akademisi, peneliti, ahli, profesional, praktisi, mahasiswa program doktor dan magister, itu juga pengambil kebijakan di bidang komunikasi, NGO atau lembaga masyarakat yang didirikan dengan tujuan memenuhi kepentingan masyarakat luas.

Dadang menambahkan, komunikasi digital telah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini. lnterkonektivitas, kecepatan, dan volume yang semakin besar menandai transformasi dari komunikasi sebelumnya ke arah komunikasi berbasis digital.

"ISKI berupaya untuk membangun tafsir dan paradigma berpikir tentang komunikasi di era digital, memberikan tantangan sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan martabat kehidupan manusia dan kemanusiaan melalui 11 panel diskusi," ujar dia.

Sementara itu, Ketua ISKI Jatim Prof Rachma Ida mengatakan konferensi itu juga sebagai tujuan dan langkah untuk memprediksikan potensi konflik di tahun politik ini.

"Kami berharap dalam mengantisipasi hal itu pemerintah agar tidak terlalu berlebihan di dalam mengenakan pasal-pasal kebebasan berpendapat," kata dia.

Selain itu, ISKI mengajak masyarakat agar berhati-hati dan bertanggung jawab atas kebebasan berkomunikasi tersebut.

"Karena hingga saat ini masih banyak informasi hoaks yang perlu dicermati agar tidak menyulut perpecahan suatu negara yang diakibatkan dari kegagalan suatu negara hanya karena salah komunikasi," kata Guru Besar Unair tersebut.*

Baca juga: ISKI bahas ancaman komunikasi pemecah persatuan bangsa

Baca juga: Insan komunikasi diminta ikut menjaga perdamaian Aceh