Jakarta (ANTARA) - Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menekankan perlunya untuk secara bertahap meliberalisasi sektor jasa di negara itu guna menarik investasi asing langsung (FDI), demikian disampaikan oleh Divisi Media Presiden (President's Media Division/PMD) dalam pernyataannya pada Minggu (6/11).

Sang presiden juga mengatakan bahwa sejumlah langkah harus diambil guna mendapatkan keanggotaan dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP), perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia hingga saat ini.

Wickremesinghe menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat Komite Negosiasi Perdagangan Nasional di Sekretariat Kepresidenan.

Presiden Sri Lanka itu berbicara kepada mereka tentang negosiasi perdagangan bebas, prospek masa depan perdagangan internasional, dan pentingnya menyelaraskan prioritas kebijakan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sejalan dengan perluasan aktivitas perdagangan internasional, pemerintah akan menerapkan program penyesuaian perdagangan untuk mendukung industri-industri lokal dalam menyesuaikan diri dengan persaingan.

Akses ke rantai pasokan regional dan global serta keterlibatan kembali dengan ekonomi global untuk meningkatkan ekspor dan investasi asing langsung yang berorientasi ekspor merupakan elemen dari program reformasi ekonomi pemerintah untuk merevitalisasi ekonomi lokal, imbuhnya.