Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian negara RI (Kapolri) Jenderal Pol. Sutanto menilai, saat ini ada upaya terorganisir dari kelompok-kelompok tertentu untuk melarikan warga Papua ke luar negeri, sehingga mengundang sorotan dunia internasional. "Itu masih dalam penelitian, tetapi dari fakta di lapangan terlihat seperti itu," kata Kapolri di Jakarta, Jumat, ketika ditanya mengenai adanya dua perahu cepat yang terbalik saat membawa 21 warga Papua yang diduga akan mencari suaka ke Papua Nugini. Namun, menurut dia, dari daftar nama ke-21 orang itu tidak ada yang termasuk dalam nama-nama yang dicari pihak keplisian. "Dari nama-namanya, bukan mereka yang dicari polisi. Bukan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kasus di Abepura, tidak masuk dalam daftar itu," katanya. Dijelaskannya, satu penumpang dari kapal yang baru meninggalkan pelabuhan di Jayapura, Papua Kamis (20/4) tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal, sementara dua orang dalam keadaan luka dan sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan sisanya masih dalam pencarian. Sutanto mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan mengenai motivasi penumpang dua kapal tersebut menuju Papua Nugini, terutama dengan ditemukannya spanduk yang mendukung Papua Merdeka. "Itu akan kita selidiki, apa motif mereka menuju Papua Nugini. Mereka kan sedang menuju ke sana. Kita ingin tahu informasi yang jelas apa tujuan mereka ke sana. Kita akan lakukan pendalaman kepada mereka," katanya. Penyelidikan itu, tambah Sutanto, akan diarahkan pada gerakan kelompok-kelompok yang menginginkan upaya separatis di Papua, yang terlihat seperti dari fakta bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dikibarkan. Selain itu, ia menegaskan, hingga saat ini belum ada penambahan personel dari Markas Besar (Mabes) Polri untuk memperkuat pengamanan di Papua guna mencegah pelintas batas ilegal dengan tujuan mencari suaka politik. "Sampai saat ini pengamanan di sana masih sepenuhnya menggunakan personel yang ada di Polda Papua," kata Sutanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat. Mabes Polri meyakini bahwa Polda Papua masih dapat mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah setempat, demikian Sutanto(*)