Makassar (ANTARA) - Deputi Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Daldul BKKBN) RI Bonivasius Prasetyo Ichtiarto melakukan pembinaan kepada pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pembinaan pegawai ini untuk mendorong pengoptimalan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Sulsel," kata dia di sela kunjungan kerja di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan, pemerintah pusat dan daerah harus mempunyai Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) seperti yang diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK.

Dia menjelaskan GDPK sebagai landasan kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu diharapkan dapat diinternalisasi ke dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.

Hal itu, katanya, diimplementasikan, baik nasional maupun daerah.

Baca juga: BKKBN Sulsel dan Pemkab Sidrap audit stunting bersama mitra

Ia mengatakan GDPK landasan bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal itu, katanya, pengendalian penduduk dilakukan melalui pengembangan GDPK di seluruh tingkatan wilayah dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta institusi pendidikan mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam bidang pengendalian penduduk

“Selain itu, perlu dilakukan penguatan dan sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk melalui peningkatan pemanfaatan data dan informasi kependudukan,” ujar Bonivasius.

Dia menyebutkan dalam GDPK ada lima aspek, meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengembangan data base kependudukan.

Selain itu, pembangunan kependudukan dilakukan melalui sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antara pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

“Target sasaran strategis BKKBN saat ini yaitu menurunkan angka kelahiran total atau TFR, di mana saat ini angka TFR nasional berada pada angka 2,24 dari target 2,21” ujar Bonivasius.

Baca juga: BKKBN Sulsel gencarkan KIE pengasuhan 1.000 HPK tekan stunting
Baca juga: BKKBN luncurkan program DASHAT disaksikan 19 delegasi dubes