Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbukti mampu bertahan di tengah gejolak, seperti pengalaman saat krisis moneter pada 1998 hingga pandemi COVID-19.

“Survei Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa sekitar 48,6 persen UMKM Indonesia tutup karena terdampak pandemi. Kita punya pengalaman krisis dan resesi tahun 1998, 2008, dan tahun ini, tapi satu hal yang selalu eksis, yakni UMKM,” kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, meskipun terdapat tekanan pandemi COVID 19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina saat ini, Moeldoko meyakini UMKM akan segera pulih sepenuhnya.

“Dunia saat ini menghadapi resesi, inflasi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi menurun. Namun kita harus berbangga hati dengan semangat UMKM,” kata Moeldoko saat memberikan sambutan pada Info Franchise and Business Concept Expo (IFBC) di Tangerang, Banten.

Baca juga: Moeldoko mengajak semua pihak terkait hentikan mafia logistik
Baca juga: KSP: Kedaulatan digital kunci lindungi pertumbuhan ekonomi negara

Bahkan, kata Moeldoko, berkat UMKM, maka ekonomi Indonesia terus tumbuh meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian. UMKM, ujar dia, telah berperan penting dalam menyokong ketahanan ekonomi domestik.

Hal itu, katanya, karena UMKM mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja padat karya.

Sektor UMKM yang jumlahnya mencapai 65,4 juta usaha berdasarkan data nasional tahun 2021, kata Moeldoko, terbukti mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

”Presiden sangat paham bahwa UMKM jadi backbone (tulang punggung) perekonomian nasional. Oleh karenanya, saya harap acara-acara seperti IFBC ini tidak hanya menjadi pameran dan kesempatan promosi, tapi memberikan program edukasi, konsultasi bisnis, dan literasi bagi para wirausahawan," kata Moeldoko.

Pemerintah, katanya, memberikan dukungan pertumbuhan UMKM dengan berbagai cara. Upaya itu, antara lain, dengan meningkatkan pangsa kredit UMKM dari sebesar 20 persen pada 2022 menjadi 30 persen di 2024. Pangsa kredit itu dihitung dari total kredit perbankan.

Selain itu, paparnya, pemerintah membentuk holding BUMN untuk pembiayaan ultramikro, menyediakan kredit dengan skema kredit usaha rakyat (KUR) super mikro, dan memberikan subsidi bunga KUR menjadi tiga persen hingga Desember 2022.