Jakarta (ANTARA) - Badan Informasi Geospasial (BIG) mengajak seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah untuk berkolaborasi menyusun peta sebaran rawan bencana di Indonesia.

"BIG siap berkolaborasi untuk membuat peta sebaran rawan bencana alam," kata Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Aris menuturkan selain mendampingi, BIG juga bisa mengasisteni dalam melakukan pemetaan sebaran rawan bencana alam.

Menurut dia, keberadaan peta sebaran rawan bencana menjadi penting karena dapat memudahkan langkah mitigasi bencana di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah rampungkan 90 persen kompilasi Informasi Geospasial Tematik

"Penyusunan peta rawan bencana bisa berdasarkan peta sistem lahan yang sudah dibuat BIG sebelumnya. Peta sistem lahan mencakup beberapa aspek seperti lanskap dan iklim. Dari sejumlah aspek yang ada, dapat dikembangkan menjadi peta rawan bencana," katanya.

Aris mengatakan dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak diperlukan untuk memberikan terobosan yang inovatif agar pemanfaatan Informasi Geospasial bisa diakselerasi menjadi bahan untuk mengambil keputusan yang berperan dan berpengaruh bagi masyarakat.

Baca juga: BIG terbitkan gazeter untuk daftar nama rupabumi Indonesia

"Informasi Geospasial Dasar berguna untuk mendukung investasi dan membangun ekosistem ekonomi kreatif. Itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait ekonomi kreatif yang bakal menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan dunia," katanya.

Untuk itu, BIG terus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga/daerah untuk merampungkan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) pada 2023. Saat ini, Kebijakan Satu Peta telah mencapai 97 persen.

Baca juga: BRIN dan BIG kerja sama riset perkuat informasi geospasial nasional

Dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang PKSP, target 85 peta tematik ditingkatkan menjadi 158 peta tematik yang melibatkan 24 kementerian/lembaga. Tema baru yang ditambahkan, antara lain bidang perekonomian, keuangan, kebencanaan, dan kemaritiman.