Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan audit kasus stunting (kekerdilan) di Kelurahan Mertelu, Gunungkidul, Yogyakarta akibat angka prevalensi stunting di wilayah itu mengalami tren kenaikan.

“Pada 2020 kasus stunting di daerah ini adalah 27,45 persen dan 2021 naik menjadi 28,05 persen. Oleh karena itu, Kelurahan Mertelu diajukan menjadi lokasi audit kasus stunting,” kata Perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Trianawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Trisnawati, meski kasus stunting secara keseluruhan di tingkat kabupaten turun, Kelurahan Mertelu mengalami kenaikan dan harus segera dicari tahu penyebab utamanya. Dengan audit, pemerintah setempat bisa mengetahui upaya tepat yang akan diambil.

Baca juga: BRIN lakukan riset revitalisasi ketahanan pangan cegah stunting

Sementara itu, Kepala Pewakilan BKKBN Yogyakarta Shodiqin menyatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting mutlak membutuhkan kerja sama banyak pihak, baik di pusat maupun di daerah.

Sebab, audit kasus stunting memiliki empat tahap, yakni tahap pertama tim pendamping keluarga akan melakukan identifikasi kasus stunting yang dimulai dari pemanfaatan aplikasi Elsimil melalui google form untuk pengumpulan data, penggunaan aplikasi online e-PPGBM atau aplikasi elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat bagi Puskesmas.

Kedua, temuan berupa data sasaran yang berisiko stunting, baik dari unsur calon pengantin, ibu hamil, ibu setelah bersalin, baduta dan balita dibawa oleh tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dari tiap kelurahan, yaitu PKB dan Puskesmas untuk diajukan dalam pertemuan identifikasi kasus bersama TPPS tingkat kabupaten.

Kemudian, hasil temuan yang dibawa oleh TPPS kabupaten akan dipaparkan dan didiskusikan bersama tim teknis audit kasus stunting. Forum pertemuan tim teknis kabupaten/kota akan menentukan kasus-kasus potensial berisiko stunting dari tiap unsurnya by name by address dari lokus yang telah ditentukan.

“Keluaran audit tahap ketiga ini akan menjadi bahan pembahasan dan analisis oleh tim teknis dan tim pakar guna menentukan langkah intervensi yang diambil,” katanya.

Baca juga: BKKBN: Perlu penguatan kajian wilayah atas prevalensi stunting beragam

Baca juga: Audit kasus stunting tingkatkan layanan konsultasi keluarga

Tahap keempat adalah intervensi prioritas yang dapat berupa pemberian makanan dan suplemen tambah darah seperti kepada ibu hamil yang masuk kelompok miskin dan mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK).

Sekretaris Kelurahan Mertelu Heri Cahyana berharap audit kasus stunting dapat berdampak pada penurunan prevalensi stunting di daerahnya.

Sebab, Kelurahan Mertelu adalah daerah padat penduduk, dengan 1.400 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri atas 20 padukuhan.

“Kelurahan Mertelu merupakan wilayah pinggiran yang jauh dari pusat kabupaten dan pendapatan masyarakatnya rendah, sehingga berpengaruh terhadap jumlah kasus stunting di Mertelu,” ujar dia.