Kulon Progo (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengunjungi Desa Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memastikan reformasi pengentasan kemiskinan dan kemudahan investasi di wilayah ini.

Azwar Anas di Kulon Progo, Jumat, mengatakan Kemenpan-RB mendorong proses bisnis harus diperpendek, dan inovasi dalam penurunan kemiskinan.

"Kami minta Pemkab Kulon Progo banyak berinovasi untuk mendorong masyarakat berpartisipasi. Di Sendangsari ada perusahaan swasta PT Naturindo yang harapannya berkolaborasi dengan pemerintah desa, swasta dan pemkab. Pemkab mempermudah izin dan tidak mengganggu, sehingga membangun pabrik, dan banyak masyarakat yang bekerja," kata Azwar Anas saat berkunjung di PT Naturindo Sendangsari.

Menurut dia, di Sendangsari ada kolaborasi antara pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain yang bisa melahirkan lowongan pekerjaan. Sehingga melahirkan peluang tenaga kerja dan membantu masyarakat.

Baca juga: Menpan RB apresiasi komitmen 13 kabupaten/kota di Kalsel bangun MPP

Baca juga: Menpan RB beri penghargaan ASN di Gorontalo

"Kami akan mendorong tata kelola ini," katanya.

Azwar Anas juga meminta Pemkab Kulon Progo melakukan digitalisasi supaya pelayanan lebih cepat. Kalau tidak digital, pelayan sangat lambat, tidak transparan yang berpotensi terjadi pungutan.

"Dengan digitalisasi, pelayanan akan transparan dan orang tidak akan ketemu orang. Selain itu akan murah, dan tidak ada peluang korupsi," katanya.

Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan kunjungan Menpan-RB ke Kulon Progo juga ke Pabrik Jamu Naturindo.

Saat ini, ada tiga tema besar yang digiatkan Kemenpan-RB, yakni reformasi pengentasan kemiskinan, kemudahan investasi, dan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, serta dukungan program-program prioritas Presiden RI Joko Widodo.

"Kunjungan Menpan-RB ke Kulon Progo menilai tata kelola pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan mempermudah investasi, serta tata kelola digital yang baik dan mendukung program prioritas presiden," katanya.*

Baca juga: Berbagai keunggulan pelayanan publik di MPP Siola Surabaya

Baca juga: Menpan RB: Mal Pelayanan Publik Surabaya perlu dicontoh daerah Lain