Hari Utomo menjabarkan, sejak 2019, seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalteng telah seluruhnya meraih Opini WTP. Hal ini membuktikan di tengah situasi sulit yang menuntut kinerja pengelolaan APBN dan APBD yang optimal, Tim Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah tetap mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara dan daerah secara bertanggung jawab, meski tantangannya sangat luar biasa.
Lebih lanjut dia berpesan, pembangunan tata kelola keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, tentu tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK saja.
"Namun demikian yang paling penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di tingkat pusat dan daerah, terutama dalam memecahkan masalah yang dihadapi negara," terangnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, penghargaan dari Kementerian Keuangan ini diharapkan menjadi semangat dan motivasi untuk terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"Baik melalui penerapan kaidah-kaidah terbaik yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan, sehingga program pembangunan maupun pelayanan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," jelasnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng bersinergi dengan Bulog jamin kelancaran sembako
Baca juga: Gubernur Kalteng gerak cepat bantu masyarakat terdampak banjir