BI perkirakan inflasi inti turun ke bawah 4 persen di semester I 2023
20 Oktober 2022 18:38 WIB
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Oktober 2022 dengan Cakupan Triwulanan yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi inti akan turun ke bawah level 4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada semester I-2023 atau lebih cepat dari perkiraan awal yaitu triwulan III-2023.
Salah satu penyebab penurunan yang lebih cepat tersebut adalah kembali dinaikkannya suku bunga acuan pada bulan ini sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen, sehingga secara keseluruhan bunga kebijakan BI sudah naik 125 bps pada tahun ini.
"Dengan demikian stabilitas perekonomian semakin terjaga, daya beli masyarakat membaik, dan bisa mendorong konsumsi swasta," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Oktober 2022 dengan Cakupan Triwulanan yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Baca juga: BI proyeksi inflasi 2022 hanya 6,3 persen, di bawah angka konsensus
Inflasi inti per September 2022 tetap terjaga rendah yaitu sebesar 3,21 persen (yoy) sejalan dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Kendati inflasi inti akan mencapai lebih rendah dari 4 persen pada paruh pertama tahun depan, Perry memproyeksikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kemungkinan masih di atas 4 persen pada periode tersebut.
Penyebabnya, yakni adanya faktor basis alias based effect dari penyesuaian harga BBM, namun efek tersebut akan lebih rendah dari bulan ke bulan.
Koordinasi yang erat antara fiskal dan moneter akan membuat dampak lanjutan atau second round effect penyesuaian harga BBM lebih rendah an lebih cepat dari biasanya. Selain itu kenaikan tarif angkutan tercatat lebih rendah pula.
Ia melanjutkan, pemberian insentif bagi pengendalian inflasi daerah dan koordinasi BI, pemerintah pusat, dan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) mampu mengendalikan inflasi pangan.
"Inflasi impor atau imported inflation turut bisa kami kendalikan dari stabilisasi rupiah, sehingga ekspektasi inflasi dan inflasi inti bisa turun lebih awal di paruh pertama tahun 2023 agar tidak lebih dari 4 persen," ungkapnya.
Baca juga: Gubernur BI: Ekonomi global melambat pada 2023, disertai risiko resesi
Menurut Perry, sinergi dan kolaborasi yang sangat erat akan memitigasi dampak global secara baik. Dengan demikian inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan depresiasi rupiah tidak setinggi di negara lain, dengan pertumbuhan ekonomi yang justru lebih tinggi dari negara-negara lain.
Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan BI akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan.
Salah satu penyebab penurunan yang lebih cepat tersebut adalah kembali dinaikkannya suku bunga acuan pada bulan ini sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen, sehingga secara keseluruhan bunga kebijakan BI sudah naik 125 bps pada tahun ini.
"Dengan demikian stabilitas perekonomian semakin terjaga, daya beli masyarakat membaik, dan bisa mendorong konsumsi swasta," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Oktober 2022 dengan Cakupan Triwulanan yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Baca juga: BI proyeksi inflasi 2022 hanya 6,3 persen, di bawah angka konsensus
Inflasi inti per September 2022 tetap terjaga rendah yaitu sebesar 3,21 persen (yoy) sejalan dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Kendati inflasi inti akan mencapai lebih rendah dari 4 persen pada paruh pertama tahun depan, Perry memproyeksikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kemungkinan masih di atas 4 persen pada periode tersebut.
Penyebabnya, yakni adanya faktor basis alias based effect dari penyesuaian harga BBM, namun efek tersebut akan lebih rendah dari bulan ke bulan.
Koordinasi yang erat antara fiskal dan moneter akan membuat dampak lanjutan atau second round effect penyesuaian harga BBM lebih rendah an lebih cepat dari biasanya. Selain itu kenaikan tarif angkutan tercatat lebih rendah pula.
Ia melanjutkan, pemberian insentif bagi pengendalian inflasi daerah dan koordinasi BI, pemerintah pusat, dan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) mampu mengendalikan inflasi pangan.
"Inflasi impor atau imported inflation turut bisa kami kendalikan dari stabilisasi rupiah, sehingga ekspektasi inflasi dan inflasi inti bisa turun lebih awal di paruh pertama tahun 2023 agar tidak lebih dari 4 persen," ungkapnya.
Baca juga: Gubernur BI: Ekonomi global melambat pada 2023, disertai risiko resesi
Menurut Perry, sinergi dan kolaborasi yang sangat erat akan memitigasi dampak global secara baik. Dengan demikian inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan depresiasi rupiah tidak setinggi di negara lain, dengan pertumbuhan ekonomi yang justru lebih tinggi dari negara-negara lain.
Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan BI akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
Tags: