Dipresentasikan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan sejumlah komisaris Eropa lainnya pada Selasa (18/10) di Strasbourg, Prancis, kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pembelian gas kolektif, pembuatan patokan harga gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), dan solidaritas energi standar di antara negara-negara anggota Uni Eropa (UE).
Von der Leyen juga menekankan perlunya melanjutkan upaya untuk menghemat gas, dan berinvestasi pada sektor energi terbarukan.
"Dalam konteks krisis gas yang terjadi saat ini, kita siap mendampingi perusahaan-perusahaan yang bersedia bergabung dengan konsorsium pembelian kolektif, mematuhi aturan perlindungan, dan sejalan dengan aturan persaingan kita," kata Margrethe Vestager, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa.
Tujuan dari pembelian gas kolektif adalah untuk mengurangi penawaran yang tidak terkoordinasi untuk pasokan gas di antara negara-negara anggota UE, sehingga menghasilkan akses terhadap gas yang lebih adil dan berpotensi menurunkan harga.
Para perusahaan akan mengajukan permintaan gas mereka pada sebuah platform penawaran, yang selanjutnya akan dikumpulkan, dan platform tersebut akan mencari pemasok. Negara-negara anggota UE akan diwajibkan untuk mengumpulkan setidaknya 15 persen dari pengisian penyimpanan gas mereka untuk musim pengisian berikutnya.
Komisi Eropa juga mengusulkan pembuatan patokan harga baru untuk LNG, yang akan merefleksikan dengan lebih baik realitas pasar gas saat ini ketimbang indeks harga Title Transfer Facility (TTF) yang ada.
"Patokan harga saat ini tidak lagi disesuaikan dengan pasar yang sedang beralih dari gas jalur pipa ke LNG. Kita akan mengembangkan patokan baru dan menerapkan mekanisme untuk membatasi harga gas yang berlebihan," kata von der Leyen di media sosial.
Mekanisme batas lonjakan harga sementara akan mengelola volatilitas berlebih di pasar turunan listrik dan gas.
Sementara itu, aturan solidaritas energi standar di antara negara-negara anggota UE akan berlaku jika terjadi gangguan saat tidak ada kesepakatan bilateral.
Saat ini hanya ada enam perjanjian bilateral semacam itu di antara negara-negara anggota UE di bawah aturan keamanan pasokan.
UE saat ini sedang berjuang mengatasi tingginya harga energi, yang merupakan konsekuensi dari krisis COVID-19, dan konflik Rusia-Ukraina.
Untuk itu, UE berjanji untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil Rusia sembari beralih ke energi hijau.