Wamen BUMN: IWF dapat bantu masyarakat tidak bergantung pada air tanah
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kiri) berjabat tangan dengan Director PT Moya Indonesia Mohamad Selim (tengah) dan Direktur Utama PT Danareksa Arisudono Soerono (kanan) menghadiri penandatangan MoU Indonesia Water Fund saat State-Owned Enterprises (SOE) International Conference di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Selasa (18/10/2022). MoU tersebut merupakan langkah awal bentuk komitmen kerjasama pembiayaan proyek Indonesia Water Fund yang dilakukan oleh Danareksa bersama Strategic Partners dan Financial Investors bertujuan membantu akselerasi jutaan sambungan air bersih di Indonesia. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc/pri.
Dia mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia karena masyarakat masih banyak menggunakan air tanah, padahal peraturan sebenarnya tidak boleh karena masyarakat harusnya menggunakan air dari PDAM. Namun layanan PDAM sendiri belum menjangkau sebagian masyarakat.
"Harapan kami nantinya jika jangkauan PDAM tersebut semakin luas dan jauh sehingga bisa menjangkau masyarakat, tentu tidak perlu lagi masyarakat untuk menggunakan air tanah," ujar Kartika Wirjoatmodjo dalam penandatanganan nota kesepahaman IWF di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Hal ini penting untuk dikerjakan bersama-sama, karena di Indonesia khususnya di Pulau Jawa di mana kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang mengalami penurunan permukaan tanah secara signifikan akibat penggunaan air tanah secara berlebihan.
Program IWF memang penting karena untuk memastikan masyarakat memiliki sambungan air secara efektif dan murah sehingga tidak perlu lagi membeli air bersih.
Terkait operasionalnya tentunya Kementerian BUMN akan bekerja sama erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai regulator terkait air baku dan air bersih, Pemerintah daerah termasuk pemerintah kota/kabupaten serta para pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyaksikan penandatangan nota kesepahaman IWF antara Holding BUMN Danareksa dengan Strategic Partners dan Financial Investors pada Selasa (18/10).
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta perusahaan daerah air minum (PDAM) mengurangi penggunaan air tanah untuk meminimalisasi terjadinya penurunan permukaan tanah.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan dalam hal ini PDAM diharapkan bisa mengolah air minum dengan tidak menggunakan air tanah.
Ia berharap PDAM bisa menggunakan sistem perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum pelanggan. Selain itu, dikatakannya, dari sisi kelembagaan serta finansial agar mereka lebih untung dan bisa membantu pemerintah.
Baca juga: Erick: Target awal IWF kelola Rp15 triliun perbaiki akses air bersih
Baca juga: Wapres mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN melalui Program IWF
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022